KEBIJAKAN MIGRASI TENAGA KERJA PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DI PROVINSI LAMPUNG - Handayani, Dwi Wahyu; Tarumanegara, Fahmi; Djausal, Gita Paramita (Seminar Nasional FISIP Unila, 2017)
Lampung merupakan provinsi keenam terbesar jumlah pengirim TKI setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Banten. Sementara itu tanggungjawab pemerintah daerah dalam perlindungan TKI, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, yang menggariskan tiga belas tanggung jawab pemda dari pendaftaran hingga perlindungan TKI. Studi yang dilakukan Lembaga Penelitian SMERU menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum maksimal dalam melaksanakan tugas tersebut. Selain itu pemda umumnya memandang migrasi internasional sebagai tanggungjawab pemerintah pusat. Seiring dengan adanya MEA, yang memiliki konsekuensi yaitu membebaskan arus barang, modal, jasa dan sumber daya manusia antarnegara Asean, maka penelitian ini menjadi penting. Sebelumnya, telah ada data mengenai kecenderungan negara tujuan TKI terbesar adalah Malaysia, termasuk ke Singapura dan Brunei Darussalam. Kajian ini untuk mengetahui kebijakan migrasi tenaga kerja ke pasar MEA di Provinsi Lampung. Penelitian ini untuk menjawab bagaimana Pemerintah Provinsi Lampung mensikapi era MEA dalam persoalan migrasi tenaga kerja. Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini akan memperkaya kajian kontemporer dalam bidang kajian migrasi internasional dan kebijakan pemerintah. Kegunaan secara praktis, dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah sebagai garda terdepan pelayanan terhadap masyarakatnya termasuk upaya perlindungan terhadap warganya yang bekerja di luar negeri. Hasil penelitian bahwa adanya tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI. Tumpang tindih itu karena adanya dua aturan yang mengatur terkait persoalan TKI. Jumlah TKI ilegal Lampung lebih besar dibanding legal. Hal itu disebabkan antara lain rumit, tidak praktis, biaya besar dan waktu lama untuk migrasi melalui jalur resmi. Calon TKI sering hanya mempunyai sedikit akses terhadap informasi tentang prosedur migrasi dan kondisi kerja di Malaysia, akibatnya terjebak pada jalur tidak resmi. Kontrol pemerintah minim terhadap munculnya PPTKIS (Perusahaan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Swasta) tanpa ijin resmi, biro jasa pembuatan paspor, dan oknum aparat pemerintah yang menjadi bagian dari adanya TKI illegal. Kata Kunci: kebijakan, migrasi, tenaga kerja, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)