BUDAYA POLITIK ORGANISASI PEMERINTAH - Rosalia, Feni (Seminar Nasional FISIP Unila, 2017)
Setiap organisasi pasti memiliki budaya organisasi, termasuk budaya politik. Budaya politik organisasi pemerintah adalah pengetahuan, kepercayaan, cara pandang, kebiasaan, dan lain-lain dalam hubungannya dengan nilai-nilai dan orientasi politik yang diyakini oleh seluruh anggota organisasi pemerintah terhadap kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan. Budaya politik organisasi pemerintah akan mempengaruhi sikap, nilai, dan orientasi organisasi pemerintah dalam bekerja, khususnya berkaitan dengan hakikat politik dalam organisasi, yaitu aktivitas untuk mendapatkan, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang budaya politik organisasi pemerintah. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif, berdasarkan pada fenomena sosial dan masalah manusia. Penulis membuat suatu gambaran melalui kata-kata dan membuat tulisan berdasarkan pada situasi obyek tulisan dan kajian teori. Budaya politik organisasi pemerintah terdapat dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Organisasi pemerintah melakukan budaya politik yang terus menerus sehingga membuat tatanan baru dalam suatu sistem politik. Budaya politik organsasi pemerintah tidak terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan dari organisasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Dalam organisasi pemerintah dapat terjadi politik organisasi dengan mengatas-namakan budaya organisasi. Adanya tindakan yang tidak secara resmi disetujui oleh suatu organisasi untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan. Keberpihakan terhadap pihak tertentu tetapi dengan mengatasnamakan budaya kebersamaan dan persatuan sehingga hal tersebut dianggap sebuah kewajaran, walaupun kenyataannya tidak semua anggota organisasi menyetujui hal tersebut. Budaya politik dalam organisasi pemerintah masih diwarnai oleh paternalisme, parokhialisme, mempunyai orientasi yang kuat terhadap kekuasaan, dan patrimonialisme yang masih berkembang dengan sangat kuat. Hal ini karena adopsi sistem politik hanya menyentuh pada dimensi struktur dan fungsifungsi politiknya (yang biasanya diwujudkan dalam konstitusi), namun tidak pada semangat budaya yang melingkupi pendirian sistem politik tersebut. Budaya politik organisasi pemerintah banyak ditandai oleh penerimaan dengan keterpaksaan oleh anggota organisasi, lebih tertutup, dan masih mengikuti budaya paternalisme. Hal tersebut terjadi akibat adanya sistem yang mengikat setiap organisasi pemerintah, karena organisasi pemerintah secara formal tidak berdiri sendiri, antara lain dalam pengisian jabatan-jabatan terutama jabatan struktural sangat bergantung pada organisasi pemerintah di atasnya yang pada umumnya bukan mengacu pada prinsip-prinsip kualitas dan profesionalitas tetapi pada hubungan kedekatan, kesamaan afiliasi, dan adanya kepentingan-kepentingan pribadi.