PERSEPSI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PENGELOLAAN LANSKAP HUTAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI TULANG BAWANG - Iis Alviya; Mimi Salminah; Virni Budi Arifanti; Retno Maryani; Epi Syahadat (Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 2012)
Pengelolaan lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) pada prakteknya seringkali mengalami konflik kepentingan dengan pemanfaatan lahan yang lebih berorientasi secara sektoral. Dengan demikian diperlukan koordinasi dan kesepahaman persepsi berbagai pihak terkait untuk mewujudkan pengelolaan yang optimal yang mengintegrasikan antar faktor ekologi, sosial, dan budaya dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan: menganalisis persepsi para pemangku kepentingan ( ) tentang pengelolaan hutan dalam suatu DAS, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi para pemangku kepentingan tersebut dalam pengelolaan hutan dalam suatu DAS. Penelitian dilakukan di DAS Tulang Bawang Propinsi Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey dan wawancara secara terstruktur sedangkan sampel ditentukan secara acak Tujuan kesatu dianalisis dengan metode (AHP) untuk menentukan prioritas persepsi para pihak dalam pengelolaan lanskap hutan DAS, sedangkan tujuan kedua dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat faktor: ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan dalam pengelolaan DAS, menurut persepsi stakeholder DAS Tulang Bawang, faktor ekologi merupakan prioritas tertinggi dengan persentase 38%. Iklim mikro merupakan indikator terpenting dengan persentase 28% dari aspek ekologi tersebut. Sementara itu, meningkatkan pendapatan masyarakat memiliki persentase 36% dari aspek ekonomi, penyelesaian konflik lahan 39% dari aspek sosial, dan ketersediaan dana 30% dari aspek kelembagaan. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh kondisi wilayah, latar belakang pendidikan, dan dorongan ekonomi. Pengetahuan tentang persepsi para pihak sangat penting dalam rangka merumuskan sistem dan kebijakan pengelolaan lanskap hutan yang mengakomodir kebutuhan para pihak sehingga terwujud pengelolaan hutan yang lestari.