KELEMBAGAAN KEMITRAAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU BERSAMA RAKYAT UNTUK MEMBANGUN HUTAN DI PULAU JAWA - Nandang Prihadi; Dudung Darusman; Bramasto Nugroho; Nurheni Wijayanto (Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 2010)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektifitas kelembagaan kemitraan antara industri pengolahan kayu dan rakyat dalam rangka pembangunan hutan (Kibarhut) di Pulau Jawa. Penelitan dilakukan di 3 Kecamatan (Sukaraja, Bawang, dan Krucil) pada April–October 2008. Sampai dengan tahun 2008, ketiga industri telah melakukan pembangunan hutan Kibarhut seluas 14.537,12 ha tersebar di 4 provinsi di Pulau Jawa. Hubungan kemitraan dilakukan di lahan milik (Tipe 1 dan 2) dan lahan Negara (Tipe 3) dengan kontrak non-formal (Tipe 1) dan formal (Tipe 2 dan 3). Kelembagaan Kibarhut ditegakkan dengan aturan formal dalam kontrak, dan secara informal dengan didukung keterlibatan tokoh informal (elite desa). Hasil studi menunjukkan bahwa kelembagaan Kibarhut mempunyai kelayakan finansial bagi semua pelaku yang terlibat, dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Kontrak non-formal memiliki indikasi perilaku oportunis dan resiko ingkar janji yang sangat tinggi sehingga dapat mengancam keberlangsungan kontrak non-formal. Kontrak formal tidak hanya memberikan manfaat (insentif positif) untuk pelakunya tetapi juga penegakan kontrak dapat dilakukan, sehingga keberlanjutan pembangunan hutan Kibarhut di Pulau Jawa dapat terwujud.