KAJIAN PENDAMPINGAN APARAT DESA DALAM KEMANDIRIAN PEMETAAN INFRASTRUKTUR DAN POTENSI DESA (STUDI KASUS: DESA KATONSARI, KABUPATEN DEMAK) - Bambang Sudarsono; Arief Laila Nugraha (Elipsoida : Jurnal Geodesi dan Geomatika, 2018)
Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, maka selayaknya bagi aparat Pemerintahan, mulai dari unit terkecilnya yaitu aparat Desa dituntut dapat menyediakan data Desa yang bersifat spasial untuk dapat disajikan menjadi informasi yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan melalui pemetaan. Namun pada kenyataannya, sebagian besar aparat Desa belum bisa dan belum mengetahui tentang teknik-teknik pemetaan yang baik untuk mendapatkan data dasar dalam penyajian informasi keruangan yang handal dan akurat. Hal tersebut berimbas pada penyajian informasi desa yang kurang sesuai seperti yang ada di lapangan, khususnya untuk data dan informasi infrastruktur dan potensi desa. Berangkat dari permasalahan tersebut, dalam program Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Universitas Diponegoro (PPIDS Undip) ini mencoba untuk mengkaji permasalahan bagi aparat desa dalam kemandirian pemetaan infrastruktur dan potensi desa. Pendekatan teknik dalam melakukan pemetaan ini yaitu dengan memberikan pengetahuan dan praktik menggunakan penentuan posisi dengan smartphone untuk memperoleh koordinat di Bumi, pengolahan data citra satelit resolusi tinggi, dan pembangunan data dan informasi dalam Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil luaran dalam kajian ini adalah diketahuinya permasalahan bagi para aparat desa di Desa Katonsari dan terbentuknya peta tematik Desa Katonsari yang diaplikasikan dalam bentuk peta tematik berbasis mobile guna memudahkan aparat desa dalam memperbaharui peta desa baik data sapsial dan informasinya.