Pengambilalihan Tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Timur oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Pada Tahun 2016; Local Election Takeover Stages of East Aceh District by Aceh Independent Election Commission in 2016 - Muhammad Almuntashar; Zainal Abidin SH., M.Si., MH. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2017)
ABSTRAK Kekosongan komisioner di lembaga KIP Aceh Timur menyebabkan tahapan pilkada Aceh Timur diambilalih oleh KIP Aceh sebagai lembaga setingkat di atas KIP Aceh Timur. P engambilalihan tahapan pilkada ini mendapat banyak kritikan dari berbagai kalangan yang menilai keputusan KIP Aceh tidak sesuai dengan qanun dan akan berdampak kepada efektivitas dalam meyelenggarakan tahapan pilkada Aceh Timur.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah kebijakan KIP Aceh dalam mengambilalih tahapan pilkada Aceh Timur sudah tepat, serta dampak pengambilalihan tahapan pilkada Aceh Timur oleh KIP Aceh terhadap tahapan pilkada di Aceh Timur.Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara informan, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, skripsi, jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan Kebijakan KIP Aceh dalam Pengambilalihan.Tahapan pilkada Aceh Timur tidak tepat. Dampak dari pengambilalihan tahapan pilkada Aceh Timur oleh KIP Aceh yaitu : kurang efektifnya KIP Aceh dalam menyelenggarakan tahapan pilkada di Aceh Timur, karena disebabkan jarak yang terlalu jauh antara kantor domisili KIP Aceh yang terletak di Banda Aceh dengan kabupaten Aceh Timur dan rawan akan gugatan terhadap pelaksanaan tahapan pilkadanya.Diharapkan Qanun nomor 7 tahun 2007 dapat diamandemenkan,dikarenakan masih kurang dalam mengatur yang dimaksud dengan kekosongan komisioner, agar kasus yang serupa tidak terulang kembali. Kata Kunci : Pengambilalihan Tahapan Pilkada, KIP        ABSTRACT The vacancy of commissioners in KIP (Independent Commission of Election) in East Aceh resulted in takeover of the stage of Pilkada (regional election) by KIP Aceh as an institution which has a higher level than KIP of East Aceh. This decision has led certain sides to express their critics that the decision was made because of political interest. This study was meant to elaborate whether the decision made by KIP Aceh dealing with takeover the stage of pilkada in East Aceh was appropriate and to see the impact of the decision. The data of this study were obtained by conducting field and library study was done by reading books, scripts, journal, laws, and other related references. The results showed that the decision made by KIP Aceh in taking over the stage of Pilkada in East Aceh was not appropiate because it was not allowed by the laws of KPU as well as Qanun, the regional laws made by Aceh Government. There were several impacts as a result of the decision i.e. the ineffectiveness of KIP Aceh in holding the regional election in East Aceh because the distance from the office of KIP Aceh to East Aceh was too far, and it was susceptible to accusation that the process of election was unfair. It can be concluded that the decision made by KIP Aceh in taking over the stage of regional election in East Aceh led the election out of control because KIP also haveresponbility to ensure the success of Governor Election in Aceh. Keywords: Takeover Pilkada, KIP