Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Penataan Perlindungan Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatrensus) Di Aceh - Elsa Shafira Sharief; Syamsul Bahri (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2018)
ABSTRAKMaraknya kasus perburuan secara liar serta pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap satwa lindung khususnya Gajah Sumatera membuat populasi mamalia besar tersebut semakin lama semakin berkurang, bahkan menyusutnya populasi Gajah Sumatera lebih cepat jika dibandingkan dengan laju hilangnya hutan. Oleh karena itu, LSM yang membidangi masalah lingkungan hidup berinisiatif untuk menyarankan kepada Pemerintah Aceh agar segera mengeluarkan peraturan mengenai perlindungan satwa lindung.         Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan proses lobi politik yang dilakukan oleh WWF Aceh dengan Pemerintah Aceh serta melihat kendala dilapangan yang menjadikan peraturan mengenai satwa lindung hingga hari ini masih belum dijadikan sebagai sebuah produk hukum.         Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian sekunder. Penelitian dilapangan guna untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara, sedangkan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan berdasarkan buku-buku serta jurnal-jurnal yang terkait         Hasil penelitian menunjukkan jika WWF Aceh belum berhasil dalam menginisiasikan Rancangan Qanun perlindungan satwa lindung terhadap Pemerintah Aceh Tidak hanya itu, Pemerintah Aceh juga kurang menaruh perhatian secara khusus dalam menanggapi isu-isu lingkungan terutama isu mengenai satwa lindung yang saat ini sudah sangat urgent karena populasi mereka menurun secara drastis. Adapun yang menjadi kendala hingga hari ini tidak dikeluarkannya peraturan mengenai satwa lindung adalah kurangnya pengetahuan terhadap satwa lindung serta adanya kepentingan politik di kalangan Pemerintah Aceh maupun pihak LSM itu sendiri.         Disarankan kepada WWF Aceh maupun Pemerintah Aceh untuk sama-sama berkontribusi dalam melindungi satwa lindung serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dikalangan masyarakat luas tentang pentingnya menjaga satwa lindung . Aceh Government's Policy on Artificial sumatra Elephant Protection (Elephas Maximus Sumatrensus) in Aceh Kata Kunci : Gajah Sumatera, Perburuan Liar, Satwa Lindung, Kebijakan. Aceh Government’s Policy On Artificial Sumatera Elephants Protection (Elephas Maximus SUmatrensus) In AcehABSTRACTThe rampant cases of illegal hunting and murder committed by the community as well as those who are not responsible to protected animals, especially Sumatran Elepahants make the population of large mammals is increasingly decreasing, even the shrinking population of Sumatran Elephants faster than the rate of forest loss. Therefore, Non Government Organization dealing with environmental issues have initiative to suggest the Government of Aceh to immediately issues the regulations on protections of protected animals.         This study aims to describe the political lobbying process undertaken by WWF Aceh with the Government of Aceh and see the obstacles in the field that make the regulations on protected animals to this day is still not used as a legal product.         The method used in this study is descriptive-qualitative method by using data collection techniques in the form of field research and secondary research. Research field in order to obtain primary data by conducting interviews, while to obtain secondary data conducted literature research based on books and related journals.         The results of the study are indicate that WWF Aceh has not ben successful in initiating the draft of protecting the wildlife against the Governmant of Aceh. Not only that, the Government of Aceh also paid little attention in particular responding to environmental issues, especially the issue of protected animals that are now very urgent because their population is declining drastically. As for the obstacles until today, the issuance of regulations on protected animals is a lack of knowledge on protected animals and the existence of political interest among the Government of Aceh and the non-governmental organizations themeselves.         Recommended to WWF Aceh and the Government of Aceh to equally contribute in protecting the protected animals and to socialize to increase awareness among the public on the importance of maintaining the protected animals.  Keywords: Sumatran elephants, illegal hunting, protected animals, policy.