hak politik perempuan di dpr aceh dan perannya dalam alat kelengkaan dewan - satria muchayar; Effendi Hasan (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2018)
AbstrakPemilihan perempuan di Aceh dilatarbelakangi kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat Provinsi Aceh itu sendiri, termasuk dalam institusi politik tradisional. Keberanian perempuan di Aceh untuk keluar dari urusan personalnya, terlebih menjadi anggota parlemen merupakan lompatan yang perlu dikaji. Namun harus diakui bahwa pada umumnya rekrutmen perempuan di partai politik belum setara dengan aktivitas laki-laki, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Alat Kelengkapan Dewan serta tantangan yang dihadapi oleh anggota dewan perempuan dalam perannya terhadap Alat Kelengkapan Dewan. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Pengumpulan data diperoleh dengan dua cara yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan informan sedangkan data sekunder di peroleh dari penelitian kepustakaanya itu dengan membaca buku teks, jurnal, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan Aceh dalam politik dan pemerintah bukanlah suatu hal yang baru, melainkan jauh sebelum peraturan-peraturan tentang keikutsertaan perempuan dalam dunia perpolitikan diciptakan, perempuan Aceh sudah memperoleh kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam segala urusan. Selain dalam bidang pemerintahan, perempuan Aceh juga diikutsertakan dalam lembaga lainnya. Disamping itu, keterlibatan perempuan dalam politik serta kehebatan perempuan Aceh dalam menjalankan misi politik juga tercermin melalui peran perempuan dalam politik masa kini. Kerangka politik demokrasi di Indonesia telah berubah dan upaya pembaharuan system keterwakilan tengah berlangsung. Sebagai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, diharuskan menyesuaikan diri dengan berbagai prasyarat baru dalam tata demokrasi.Upaya untuk memperkuat partisipasi politik perempuan di Indonesia, khususnya di Aceh harus ditempatkan di dalam konteks transisi yang tengah dialami bangsa Indonesia menuju kesistem politik yang lebih demokratis. Dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah perempuan  mempunyai hak politik di DPRA setara dengan apa yang diperoleh oleh anggota lainnya. Tidak ada perbedaan khusus dalam mengambil kebijakan dalam AKD tersebut melainkan bagaimana menyikapi setiap persoalan di parlemen Aceh sehingga perempuan tidak dikatakan kaum subordinat.Kata Kunci: Hak, Politik, Perempuan, DPRA, Aceh, AKD.Women's Political Right In The Aceh H0use Of Representatives And Its Role In The Board of Complete EquipmentAbstract The woman election in Aceh is motivated by the strong patriarchal culture within Acehnese society itself, including in traditional political institutions. The courage of women in Aceh to get out of domestic affairs, especially being a member of parliament is a leap that needs to be studied.It should be admitted, that women's recruitment in political parties is generally not equal to men's activities, both in terms of quantity and quality. However, the purpose of this research was to find out the representation of women in the Aceh People's Representative Council in the Alat Kelengkapan Dewan as well as the challenges faced by women council members in their role towards the Alat Kelengkapan Dewan. This research uses qualitative method with descriptive approach,the collecting data obtained by two ways, primary data and secondary data. The primary data is a data obtained from the field through direct interviews with informants while the secondary data obtained from literature research by reading textbooks, journals, and other reading materials related to this research. The results of this research show that the involvement of Acehnese women in politics and government is not a new thing, but long before the rules on women's participation in politics were created, Acehnese women have earned equal status with men in all matters. In addition to the governance, Acehnese women are also included in other institutions. In addition, the women's involvement in politics and the greatness of Acehnese women in carrying out their political missions is also reflected through the role of women in contemporary politics. The political framework of democracy in Indonesia has changed and reform efforts in the system of representation are under way. As an institution, House of Representatives is necessary to adapt to the new prerequisites in the democracy. The efforts to strengthen women's political participation in Indonesia, particularly in Aceh should be placed within the context of the transition that the Indonesian nation is undergoing to a more democratic political system. The conclusion in this research is woman has an equivalent political rights in Aceh House of Representatives to what obtained by other member as well. There is no specific difference in taking the policy in the Alat Kelengkapan Dewan but how to behave toward each issue in the Aceh parliament so women are not said to be subordinates.Key Words: Women's, Political, Rights, Aceh, House of Representatives, AKD.