PERAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI) ACEH DALAM MEMPERJUANGKAN POLITIK PENGUPAHAN DI ACEH - Kausar Oktiandy; Mujibussalim Mujibussalim (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2018)
AbstrakKonfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh merupakan organisasi serikat pekerja/buruh yang paling konsisten dalam melakukan gerakan untuk menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. KSPI Aceh menilai bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan telah mengakibatkan hilangnya hak politik para pekerja/buruh dalam ikut menentukan kenaikkan upah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, dan Peran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh dalam memperjuangkan politik pengupahan di Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan secara langsung dengan informan dan dokumentasi didapatkan melalui buku-buku, jurnal, dan dokumen pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa penyebab Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menghilangkan hak politik pekerja/buruh dalam ikut menentukan upah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan hanya menguntungkan pengusaha atau pemilik modal. Serta peran KSPI Aceh dalam memperjuangkan politik pengupahan di Aceh sudah cukup baik, dimana KSPI Aceh sudah melakukan berbagai macam upaya seperti melakukan audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh. Selain melakukan audiensi, KSPI Aceh juga telah melakukan aksi untuk menekan dan menyampaikan kepada publik serta media, bahwa KSPI Aceh sedang melakukan perjuangan politik pengupahan di Aceh. Namun KSPI Aceh belum berhasil memperjuangkan politik pengupahan di Aceh. Kata Kunci: Peran KSPI Aceh, Memperjuangkan politik pengupahan AbstrackThe Role Of Indonesian Workers Union Of Aceh In Advocating Wage Politics In AcehIndonesian Workers Union (KSPI) of Aceh is an organization of workers most consistent in making movement to refuse the Government Regulation (PP) No. 78 of 2015 regarding Minimum Wage. KSPI Aceh perceives that the issue of PP No. 78 of 2015 regarding Minimum Wage ahs resulted in the eradication of workers political rights in determining the wage raise. This study is aimed at finding out the reason of KSPI to refuse PP No. 78 of 2015 regarding Minimum Wage, to understand the role of KSPI Aceh in advocating the politic of wage in Aceh. Data were collected using interviews and document studies. Interviews were directly conducted with informants, and document studies used books, journal articles, and government documents. The result of the research show that there are a numver of reason why KSPI Aceh refuse PP No. 78 of 2015 regarding Minimum Wage. First, the regulation has taken away the political rights of the workers to participate in wage determination. Second, the regulation is conflicting with Law No. 13 of 2003 regarding Workforce. Third, the regulation only advantages corporate and capital owners. The role of KSPI’s advocacy on the politic of wage in Aceh has been appropriate and optimal, as KSPI Aceh hs striven to conduct various efforts such as having audience with the Office of Workforce and Population Mobility of Aceh Province. In addition, KSPI Aceh has also conducted rally to give some pressure and disseminate to the public and the media that KSPI Aceh is striving for the poltic of wage in Aceh. However KSPI Aceh has not seen much success in their struggle. Kata Kunci: The Role KSPI Aceh, Striving for the politic of wage