Strategi Pemerintah Aceh Menjadikan Aceh Sebagai Pusat Poros Maritim Di Wilayah Barat Indonesia - Muhammad Haekal Dwi Putra; Zainal Abidin (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2018)
ABSTRAKPoros Maritim merupakan salah satu kebijakan politik di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dimana mengedepankan pembangunan kelautan untuk mencapai pemerataan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sebagai bentuk perwujudan pasal 1(6) Undang-Undang No.32 tahun 2014 mengenai kelautan. Namun strategi kebijakan pemerintah Aceh dalam menjadikan Aceh sebagai pusat poros maritim di wilayah barat Indonesia menemui banyak kendala yang menghambat tercapainya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kebijakan pemerintah Aceh dalam menjadikan Aceh sebagai pusat poros maritim di wilayah barat Indonesia dan untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Aceh dalam menjadikan Aceh sebagai pusat poros maritim di wilayah barat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara semiterstruktur dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi kebijakan pemerintah Aceh dalam menjadikan Aceh sebagai pusat poros maritim diwilayah barat Indonesia dilakukan dengan meningkatkan infrastuktur perikanan, meningkatkan pelayanan di sektor pariwisata dan meningkatkan sumber daya manusia baik dibidang teknis maupun manajemen demi mencapai pemerataan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sesuai dengan bunyi pasal 1(6) Undang-Undang No.32 tahun 2014 tentang kelautan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan Undang-Undang No.32 tahun 2014 pasal 1(6) tentang kelautan atau strategi kebijakan pemerintah Aceh dalam menjadikan Aceh sebagai pusat poros maritim di wilayah barat Indonesia tidak berjalan dengan baikKata Kunci: Poros Maritim, Strategi Kebijakan, Pemerintah AcehABSTRACTStrategy Of Aceh Government In Making Aceh As The Center of Maritime In The Western Part Of Indonesiamaritime axis is one of the political policiesin the era of Joko Widodo and Jusuf Kalla Administration where the maritime developmentput forward to achieve economic equity and equity of welfare implemented by the Government of Aceh as a form of realizatiton of article 1 (6) Act No.32 of 2014 regarding maritime. however, the Aceh Government's policy strategy in making Aceh a center of maritime Axis in western Indonesia encountered many obstacles that hinder the achievement of economic equality and prosperity.this study aimed not only at determiningthe strategies taken by the Aceh Government but also aimed at determining steps taken by Aceh Government to succeed and realize the policy to make Aceh as the center of maritime in Western Part Of IndonesiaThe Method used in this researchusing qualitative approach with descriptive research type.informant selection techniqueused is purposive sampling techniques. data collection tools in the form of semi-structured interviews and documentations studiesthe results of this study shown that the Aceh Government's policy of making Aceh as the center of maritime axis in the western part of Indonesia is done by improving fisheries infrastructures, improving services in tourism sector and increasing human resources both technical and management in order to achieve equitable distribution of economy and equity according to article no 1(6) of Law No.32 of 2014 on maritime affairsthe conclusion of this research is the policy of Act No.32 year 2014 Article 1(6) about marine or policy in strategy of Aceh Government in making Aceh as the center of maritime axis in western part of Indonesia is not going wellKeywords : Maritime Axis, Policy Strategy, Aceh Government