IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP RETRIBUSI PARKIR (Suatu Kajian dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013) - Dewi Fitri Liana; Effendi Hasan (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2018)
Secara umum implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh mengenai perparkiran di tepi jalan umum telah berjalan dengan baik. Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh tersebut ditetapkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Namun demikian, Pemerintah belum mampu mengelola retribusi parkir sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan optimal. hal ini disebabkan karena terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir dan penerimaan PAD yang tidak maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum serta mengetahui dampak penerimaan retribusi parkir dalam meningkatkan PAD tahun 2012-2013. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan kepustakaan. Penelitian di lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan dan juga dari dokumen-dokumen penting dari kantor dinas yang terkait. Sedangkan penelitian kepustakaan diperoleh dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan bahan-bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh mengenai retribusi parkir belum berjalan dengan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh pengelolaan retribusi parkir yang belum optimal, pemanfaatan karcis tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah dan rendahnya pengawasan dan sumber daya manusia. Penerimaan retribusi parkir memberikan dampak kontribusi yang rendah terhadap peningkatan PAD yaitu sebesar 2,53 persen dan pada tahun 2013 sebesar 2,22 persen. Dinas perhubungan sebagai lembaga pelaksana kebijakan disarankan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja juru parkir. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah mengetahui kecurangan yang terjadi pada lokasi retribusi parkir sehingga dapat mempertegas sanksi yang diberikan kepada juru parkir yang melakukan kecurangan tersebut. The Implementation Of Policy Goverment In Banda Aceh Towards Levy Parking (A Study Of Banda Aceh Local Revenue  Enhancement In 2012-2013)In general, the implementation of Banda Aceh City government policy regarding parking on public roads has been going well. The policy of Banda Aceh city government is regulated in Qanun of Banda Aceh City No. 4 of  2012 on roadside parking service levies. Nevertheless, the Government has not been able to manage the parking charges as the revenue of the original regional income optimally. This is because there are several violations committed by parking attendants and PAD revenue which is not maximal. This study aims to analyze the implementation of Banda Aceh City government policy on retribution of public roadside parking service and to know the effect of parking retribution acceptance in increasing PAD in 2012-2013. The data required in this research is obtained from the results of field research and literature. Field research was conducted through interviews with informants as well as from important documents from related offices. While literature research is obtained by reading textbooks, legislation, journals, and other reading materials related to this research. The results show that the implementation of Banda Aceh City government policy on parking charges has not been running optimally. This is influenced by the management of parking fees that have not been optimal, the use of tickets is not in accordance with government policy and low supervision and human resources. The reception of parking fees contributes a low contribution to the PAD increase of 2.53 % and in 2013 by 2.22 %.Department of Transportation as a policy implementing institution is advised tosupervise against performance of the parking attendant. This is done so that the government knows the fraud that occurred in the location of parking fees so as to reinforce the sanctions given to the parking attendants who committed the fraud.