PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE DI KOTA MAKASSAR ( STUDI PENGGUNA JASA GRAB MOTOR (GRABBIKE) DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNM )” - ELVIAN SUDIRMAN; ANDI ACO AGUS; NURHARSYA KHAER (Jurnal Tomalebbi, 2018)
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan, (1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online dipandang dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Makassar. (2) Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan bagi pengguna jasa transportasi online (GrabBike) di Kota Makassar. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu mahasiswa fakultas ilmu sosial jurusan PPKn berjumlah 2 orang, Sejarah berjumlah 2 orang, Administrasi Perkantoran berjumlah 2 orang, Administrasi Negara berjumlah 2 orang, Pendidikan Sosiologi berjumlah 2 orang.  pengendara (driver) berjumlah 2 orang, staf dinas perhubungan berjumlah 2 orang, staf PT. Grab Indonesia Cab. Makassar berjumlah 1 orang dan dan 3 orang staf di fakultas ilmu sosial UNM. Sedangkan data sekunder yaitu perundang-undangan dan dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yaitu:  (1) bentuk perlindungan hukum pihak grab khususnya pengendara GrabBike dalam memberikan rasa keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online pihak grab sendiri memberikan jaminan asuransi kepada para penggunanya selama dalam perjalanan menggunakan grab. (2) Upaya Dinas Perhubungan Kota Makassar mewujudkan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online bekerja sama dengan pihak kepolisan untuk menindak lanjuti para pelaku usaha seperti driver atau pengendara grabbike yang melakukan pelanggaran – pelanggaran lalu lintas atau bahkan melakukan hal – hal yang menyangkut keselamatan pengguna  jasa trasportasi online maka akan diberikan sanksi bahkan hukuman penjara sesuai dengan perbuatannya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna Jasa Transportasi Online ABSTRACT: This study aims, (1) To find out the form of legal protection for users of online transportation services seen from the Law 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Makassar City. (2) To find out the government's efforts to achieve protection for users of online transportation services (GrabBike) in Makassar City. This type of research is descriptive and uses a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data are 2 students of social science faculty majoring in PPKn, 2 people in History, 2 people in Office Administration, 2 people in State Administration, 2 people in Sociology Education. drivers (drivers) amounted to 2 people, transportation service staff numbered 2 people, staff PT. Grab Indonesia Cab. Makassar consists of 1 person and 3 staff in the UNM social science faculty. While secondary data are legislation and documents. Data collection techniques include: Observation, Interview and Documentation. Data analysis used in this qualitative research is data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the research, namely: (1) the form of legal protection for grabs, especially GrabBike riders in providing a sense of security, comfort and safety for service users. In order to provide legal protection for users of the online transportation service, the grab itself provides insurance to its users while on the road using grab. (2) Efforts of the Transportation Office of Makassar City to realize legal protection for users of online transportation services in collaboration with the police to follow up on business actors such as grabbike drivers or drivers who commit traffic violations or even do matters relating to the safety of service users Online transportation will be given sanctions and even prison sentences according to their actions. Keywords: Legal Protection, Users of Online Transportation Services