INTERVENSI EKSEKUTIF TERHADAP LEGISLATIF DAN PENGARUHNYA TERHADAP KARAKTER PRODUK HUKUM - A. Surkati (Al Qalam, 2002)
Trias Politica yang dirumuskan Montesque dimaksudkan agar penumpukan kekuasdaan tidak terjadi antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sqyangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan demokrasi modern pemisahan ini tidak sepenuhnya diterapkan termasuk di Indonesia. Pada masa Orde Lama, khususnya masa demokrasi terpimpin, hubungan antara legislatif dan eksekiltif tidak berjalan seperti yang diharapkan. Badan legislatif hasil pemilu 1955 yang seharusnya memiliki kekuasaan tertinggi dalam pembuatan peraturan perundangan, justru diganti oleh eksekutif dengan lembaga "tukang stempel" yang terdiri dari para wakil kelompok fungsional dan regional. Pada masa Orde Baru; fenomena yang sama juga terjadi walaupun badan legislatif terbentuk berdasarkan kehendak rakyat melalui pemilihan umum, namun eksekutif lagi-lagi melakukan intervensi langsung. Para anggota dewan (legislatif) seringkali memilih berusaha mencari dukungan dari presiden (eksekutif) dari pada mewakili kepentingan rakyat.Intervensi eksekutif terhadap legislatif tersebut, mempunyai pengaruh terhadap produk-produk hukum yang dihasilkannya: hukum tentang pemilu, hukum tentang pemda, hukum tentang agraria, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Produk-produk hukum yang dihasilkan legislatif ini mempunyai karakter konservatif atau ortodok. Namun demikian, · pada · masa reformasi nampaknya hubungan legislatif dan eksekutif mulai berubah ke arah yang semestinya dalam koridor fungsi dan peran masing-masing.Kata Kunci: Legislatif, eksekutif, produk hukum, orde lama, orde baru, reformasi.