PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH MELALUI MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK (Studi Kasus Di Kecamatan Pontianak Tenggara Dan Pontianak Utara) - NIM. A1012131091, EDIO GOETOMO (Jurnal Fatwa Hukum, 2018)
Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak manusia yang paling dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut sering dikedepankan guna memperoleh hak atas tanah. Sehingga dengan sikap seperti itu terkadang sering terjadi sengketa hak milik atas tanah, yang pada akhirnya mengarah pada permasalahan hukum yang melibatkan dua pihak atau bahkan lebih.Permasalahan yang biasa terjadi adalah adanya sengketa kepemilikan tanah, atau tumpang tindihnya kepemilikan hak atas tanah, di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki dokumen pertanahan yang mereka nilai memiliki kekuatan pembuktian.Rumusan Masalah : "Apakah Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Mediasi Berhasil Dilakukan Oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak?"Tujuan Penelitian : Untuk mendapatkan data dan informasi tentang penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab kegagalan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan akibat dari mediasi yang mengalami kegagalan. Untuk menjelaskan upaya hukum yang perlu dilakukan oleh salah satu pihak ketika proses mediasi mengalami kegagalan.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan serta menganalisa keadaan yang sebenarnya yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisa semua fakta tersebut guna untuk memperoleh suatu kesimpulan.Hasil Penelitian : Bahwa sengketa kepemilikan tanah telah biasa terjadi dikalangan masyarakat kita, yang salah satunya disebabkan karena tumpang tindih kepemilikan. Terjadinya kegagalan medisi pertanahan yang dilakukan di Kantor BPN Kota Pontianak, karena masing-masing pihak tidak terdapat kesepakatan dan masing-masing pihak menganggap alas hak mereka yang paling benar. Akibat dari gagalnya mediasi tersebut, pihak yang dirugikan melakukan upaya hukum. Adapun upaya hukum yang dilakukan tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tentang perihal sengketa kepemilikan tanah. Key Words: Mediasi, Sengketa Kepemilikan Tanah.