ANALISIS YURIDIS BATASAN FRASA â€œANAK TELANTARâ€ ATAU â€œANAK DITELANTARKANâ€ SEBAGAI SYARAT PENGANGKATAN ANAK (Studi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak) - Alwi Alwi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2018)
Alwi, Ratih Dheviana Puru HT., SH., LLM., Fitri Hidayat, SH.MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : alwibofteim@yahoo.com Â  ABSTRAK Syarat anak yang akan diangkat diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP Pengangkatan Anak yang meliputi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan memerlukan perlindungan khusus. Terdapat kekaburan hukum dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP Pengangkatan Anak tersebut. Kekaburan hukum tersebut terletak pada huruf b yaitu mengenai pengertian â€œanak telantar atau ditelantarkanâ€, sedangkan dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf b PP Pengangkatan Anak yang hanya bertuliskan cukup jelas. Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b PP Pengangkatan Anak tersebut terdapat kata hubung â€œatauâ€ yang berarti kedua ketentuan tersebut memiliki makna yang sama, namun tidak dijelaskan mengenai pengertian, persamaan maupun perbedaan dari kedua ketentuan syarat anak angkat dalam huruf b. Masalah yang dirumuskan terkait dengan bÐ°tÐ°sÐ°n frÐ°sÐ° Ð°nÐ°k telÐ°ntÐ°r Ð°tÐ°u Ð°nÐ°k ditelÐ°ntÐ°rkÐ°n dÐ°lÐ°m ketentuÐ°n PÐ°sÐ°l 12 PerÐ°turÐ°n PemerintÐ°h Nomor 54 TÐ°hun 2007 TentÐ°ng PelÐ°ksÐ°nÐ°Ð°n PengÐ°ngkÐ°tÐ°n ÐnÐ°k. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Frasa anak terlantar dalam Pasal 12 ayat (1) PP Pengangkatan Anak dapat diartikan sebagai manusia yang belum dewasa yang tidak terpelihara, tidak terawat, dan atau tidak terurus, serta tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial disebabkan kondisi keluarga yang tidak layak sehingga menyebabkan anak-anak tersebut membutuhkan bantuan pelayanan. Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Anak Terlantar, Anak Ditelantarkan.Â ABSTRACT The Requirement of child adoption is regulated in Article 12 Paragraph (1) of Government Regulation, in which the adopted child must be 18 years old and he or she is abandoned, under the custody of a family or in the orphan house and needs special protection. However, there is still a vague of norm in the provision of Article 12 Paragraph (1) of Government Regulation on Child Adoption. The ambiguity can be found in letter b concerning the definition of â€˜abandoned childâ€™ or â€˜a child that is abandonedâ€™, while the information contained in Article 12 Paragraph (1) letter b of government Regulation on child adoption procedures is only stated as clear enough. In the provision of Article 12 Paragraph (1) letter b of Government Regulation, there is a conjunction â€˜orâ€™, meaning the two provisions hold similar meaning but the definition of similarity or difference of the two provisions regarding the child adoption is left unexplained in letter b. The research problems involve the scope of definition of the provision in Article 12 Paragraph 1 letter b of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2007 on Child Adoption. The research result concludes that the phrase â€œabandoned childâ€ in Article 12 Paragraph (1) of Government Regulation, abandoned child can be defined as a non-adult person that is left abandoned and not taken care of, physically, mentally, and spiritually abandoned, all of which may be affected by poor family condition. Those situations highlight that the child needs assistance. Keywords: child adoption, abandoned child, a child who is abandoned Â