Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa Sesuai Dengan Pasal 26 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Untuk Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa (Studi di Desa Nglinggis Kabupaten Trenggalek) - Trinanda Landang Septianto (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2018)
Trinanda Landang Septianto, Dr. Iwan Permadi, S.H., M.H., Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya trinandalandang@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini secara khusus meneliti tentang pengawasan hukum terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan di tingkat desa. Dalam penelitian ini mengacu pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Terdapat beberapa pengaturan terhadap pemerintah desa dalam upaya pengelolaan anggaran pendapatan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penulis menilai bahwa terdapat ketidak tepatan pengelolaan dalam mengelola anggaran pendatan desa dimana banyak dari masyarakat yang menganggap bahwa kurang transparannya pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa, yaitu sesuai dengan pasal 26 ayat 4 huruf F Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014.. Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis empiris, yang biasa disebut sebagai penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Disebut penelitian hukum yuridis empiris karena penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang dan keterangan bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah Desa Nglinggis dalam optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa. Untuk mendukung penelitian yuridis empiris ini, bahan hukum primer diperoleh dengan cara mewawancarai pihak – pihak yang terkait dengan pengelolaan anggaran pendapatan desa. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi atau penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, peraturan – peraturan, koran, internet, serta data dan dokumen – dokumen yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Kata kunci: pengawasan hukum, pemerintah desa, anggaran pendapatan desa,.  ABSTRACT This research is conducted specifically about legal decision making in rural communities. Law Number 6 Year 2014 About the Village. Keywords: there is no instability in the management of village budgeting budgets where many of the people assume that there is no transparency in the village Source of village income, that is, in accordance with Article 26 paragraph 4 of Article 4 of Law No. 6 of 2014. The type of legal research is an empirical juridical, commonly referred to as legal research in action on any legal occurrence occurring in society. Continuing empirical juridical legal research because this research was conducted to obtain information on how and how to carry out the tasks and authorities of Nglinggis Village government in optimizing the acceptance of the Village Budget. To support this empirical juridical study, the primary material is by interviewing the parties involved in managing the village income budget. Secondary law material by means of library research or research that is collecting information from books, journals, rules - rules, newspapers, internet, as well as data and documents related to the research. The legal substances used in this study will be presented in a systematic description.Keywords: legal decision making, village governments, village revenue management