ANALISIS YURIDIS PASAL 18 UUD TAHUN 1945 JUNTO UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH - Asgar, Sukitman (Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial dan Kependidikan, 2018)
Penyelenggaraan pemerintahan antara pusat dan daerah dengan prinsip otonomi daerah masih menyimpan banyak persoalan. Karena pembagian urusan pemerintahan yang masih cenderung sentralistik dan merata di seluruh Indonesia tanpa memandang topografi dan letak geografis suatu daerah. Hal ini jika tidak diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, maka berkonsekuensi pada eksistensi dan kedaulatan negara. Maka untuk menjawab persoalan di atas, digunakan pisau analisis teori negara kesatuan dan sistem pemerintahan dalam negara hukum Indonesia, dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang dikaji secara perskriptif analistis dengan berdasarkan pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini Pasal 18 UUD 1945 Junto Pasal 12, 13 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan uraian pembahasan yang telah dijelaskan, maka ditemukan Pembagian urusan pemerintahan antara satuan pemerintahan, semakin membuat jarak dan kesenjangan makin melebar di daerah Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah terpencil, terluar dan kepulauan. Karena dilakukan merata diseluruh Indonesia tanpa melihat wilayah dan topografi setiap daerah khususnya urusan kelautan dan perikanan. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 18 UUD tahun 1945 junto Pasal 13 UU No. 23 tahun 2014, bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi luas yang didasarkan atas akuntabilitas, efisiensi dan eksteranilitas ataupun dengan kata lain berdasarkan kekhususan dan kekhasanaan tiap daerah.