ALTERNATIF PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus) DI PERAIRAN KABUPATEN PANGKEP SULAWESI SELATAN - Ihsan Ihsan; Eko Sri Wiyono; Sugeng Hari Wisudo; John Haluan (Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 2015)
Upaya melakukan perbaikan pengelolaan perikanan rajungan merupakan solusi untuk mencapai sistem pengelolaan rajungan yang berkelanjutan. Kajian tentang alternatif kebijakan pengelolaan perikanan rajungan. diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten pangkep. Penelitian dilaksanakan di kecamatan pesisir dan dua kecamatan kepulauan di Kabupaten Pangkep, pada bulan Desember 2012- April 2013. Data primer diperoleh dari pengamatan di lapangan dan wawancara dengan responden melalui Focus Group Discussion. Pengambilan data sekunder dari instansi terkait. Analisis di gunakan dengan A’WOT mengaplikasikan Program Expert Choice 2000. Hasil analisis menunjukan bahwa pengelolaan perikanan rajungan, mengandalkan kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman. Kriteria komponen kekuatan menempatkan prioritas relatif pertama minat nelayan dan masyarakat pengelolaan rajungan tinggi, peluang menetapkan target PEMDA dalam pengelolaan perikanan rajungan tinggi, kelemahan ditetapkan kordinasi dan implementasi kelembagaan masih rendah, ancaman ditetapkan jumlah alat tangkap rajungan semakin meningkat. Urutan prioritas alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan adalah: a) Penciptaan mata pencaharian alternatif; b) Penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan; c) Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan; d) Restocking rajungan; e) Pengelolaan perikanan rajungan berbasis zonasi dan f) Pengembangan budidaya rajungan.The effort to make improvement in a management policy of crab fishing is a solution to achieve suistainable resource management system. The purpose of this study is to examine an alternative management policy in crab fishing. This research gives an input for the government to regulate the crab fishing management. Research conducted in sub districts of all coastal and two islands in Pangkep districts in December 2012-April 2013. The primary data obtained from the field observations and interviews with respondents through Focus Group Discussion. Collection of secondary data was done by collecting data from the relevant agencies and recording data from collector. Data were analyzed using A’WOT analysis and Program Expert Choice 2000. The results of the analysis showed that the crab fishing management, relying on the strengths and opportunity to address the weaknesses and threats. The first priority of the strength component criteria were relative interest crab fishermen and management of high society, high target of local government in the management of crab fishing was opportunity component, coordination and implementation of institutional became a weakness component, and increasing number of crab fishing gear was became Threats. Recommendation of alternatives management for swimming crab include: a) Development of alternative livelihoods, b ) Law enforcement and institutional capacity building; c) Use of environmentally friendly fishing gear ; d ) Restocking of crab; e ) Crab fisheries management based on zonation and f ) crab aquaculture development.