PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN LAPPA - Congge, Umar (Jurnal Ilmiah Administrasita, 2014)
Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Kabupaten Sinjaiâ. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui model penelolaan retribusi TPI Lappa, adapun yang menjadi motivasi utama dari penelitian ini adalah karena adanya kecenderungan proses pengelolaan retribusi TPI Lappa yang cenderung tidak efektif yang berdampak pada rendahnya konstribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sinjai. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana potensi dan realisasi penerimaan  Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa?; 2).Bagaimana efektifitas pengelolaan retribusi TPI Lappa; 3). Apa yang menjadi faktor determinan terhadap sistem Manajemen Pengelolaan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap informan yang terdiri atas: Kepala Dinas Pendapatan, Kepala TPI Lappa, sedangkan informan pendukung adalah para Kepala Seksi dan para Kepala Sub Seksi, karyawan dan petugas pemungut, beberapa punggawa (pemilik kapal) serta beberapa masyarakat pengguna jasa TPI Lappa. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui teknik pengolahan data dengan tahapan reduksi, display, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pegawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah hanya mengandalkan laporan-laporan semata, sehingga pengawasan cenderung lemah dan tidak efektif  yang membuka peluang terjadinya kecurangan. Dari hasil perhitungan dan analisis Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Sinjai yang menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Sinjai masih belum efektif. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Sinjai dari tahun 2008 sampai tahun 2012 belum mencapai potensi penerimaan riilnya. Pengawasan yang belum maksimal sehingga cenderung terjadi kebocoran, serta tidak maksimal dan minimnya fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola TPI Lappa. Besarnya tarif retribusi yang dikenakan terhadap pengguna jasa TPI Lappa masih cenderung rendah, sehingga tidak mampu mengangkat atau meningkatkan PAD. Belum adanya Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai tentang pengawasan pengelolaan tempat pelelangan ikan, sehingga menjadikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan di TPI tidak memiliki standar pengawasan yang jelas.