PENENTUAN TARIF ANGKUTAN BARANG MODA KERETA API JALUR PADANG-SOLOK - Hardi Wijaya; Purnawan Purnawan; Hendra Gunawan (Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand), 2014)
Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali pembangunan infrastruktur di provinsi Sumatera Barat. Salah satu upaya pemerintah mendanai pembangunan infrastruktur adalah bermitra dengan pihak swasta dalam bentuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Unsur terpenting KPS adalah kelayakan ekonomi dan keuangan berupa pengembalian modal. Rencana pembangunan jalur kereta api Padang-Solok tahun 2000 masuk dalam usulan rute pada skema jaringan jalur kereta api Pulau Sumatera. Penentuan tarif merupakan unsur terpenting pengembalian modal investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan besaran tarif beberapa jenis komoditi angkutan barang kereta api jalur Padang-Solok. Metode dilakukan dengan tiga cara yaitu survey, tarif berdasarkan tata cara perhitungan yang dilakukan PT Kereta Api Divisi Regional II Sumatera Barat serta perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 34 Tahun 2011. Dari hasil survei diperoleh Nilai ATP (Abillity to Pay) ratarata pengguna jasa angkutan batu bara sebesar Rp 530,85, semen sebesar Rp 1.005,44, CPO sebesar Rp 519.78, karet sebesar Rp 552.47, beras sebesar Rp 1.027,73, pupuk sebesar Rp 445,45, inti sawit sebesar Rp 500.00, dan kelontong sebesar Rp 670.53,- /ton /km. Nilai WTP (Willingness to Pay) rata-rata pengguna jasa angkutan batu bara sebesar Rp 499.97, semen sebesar Rp 823.91, CPO sebesar Rp 430.00, karet sebesar Rp 471.94, beras sebesar Rp 855.06, pupuk sebesar Rp 550.00, inti sawit sebesar Rp 166.67, serta kelontong sebesar Rp 633.83,- /ton /km. Untuk komoditi pupuk nilai ATP lebih kecil dari WTP sedangkan untuk komoditi lainnya nilai ATP lebih besar dari WTP. Keywords: Infrastruktur, Kerjasama Pemerintah Swasta, Tarif, Abillity to Pay dan Willingness to Pay