PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN OBAT TANPA RESEP DOKTER YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG ECERAN OBAT TANPA KEAHLIAN KEFARMASIAN DI KOTA PONTIANAK - NIM. A11110214, RANGGA YANDHIKA SUKMA PUTRA (Jurnal Fatwa Hukum, 2018)
Kesehatan merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumber daya manusia. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat. Penjualan obat tidak serta merta harus langsung diberikan kepada masyarakat, tergantung dari jenis obat tersebut. Pedagang Eceran Obat merupakan orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan Obat-obat Bebas dan Obat-obat Bebas Terbatas untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin Kemenkes Nomor : 347/MENKES/SK/VII/1990 tentang obat wajib Ke apotik beberapa harus diperbolehkan untuk disesuaikan Apoteker di apotik tanpa resep yang kemudian Toko Obat sebagai sarana tempatnya. Dengan tingginya permintaan akan obat masyarakat, dimanfaatkan oleh oknum pedagang eceran obat yang tidak memiliki izin serta tanpa keahlian kefarmasian. Untuk itu penulisan skripsi ini diberi judul: " Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat Tanpa Resep Dokter Yang Dilakukan Oleh Pedagang Eceran Obat Tanpa Keahlian Kefarmasian Di Kota Pontianak ".Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan fakta (Fact approach) yang berdasarkan fakta dilapangan dan pendekatan Perundang-undangan (statue approach) dengan menelaah undang-undang. Didalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumenter dan wawancara sebagai data penunjang teknik dokumenter.Berdasarkan hasil penelitian adanya penemuan penjualan obat-obatan jenis golongan obat keras yang beredar tanpa izin yang dilakukam pedagang eceran obat tanpa keahlian kefarmasian di kota pontianak adalah banyaknya peminat obat tersebut karena muda didapat, adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab didalam penyaluran obat sehingga memudahkan pedagang yang tidak resmi tersebut mendapatkan pasokan obat, kemudian kurangnya pemahamam konsumen mengenai jenis-jenis obat yang dapat dibeli bebas dengan obat-obat yang harus ditebus melalui resep dokter. Penulis dalam hal ini menyarankan, agar konsumen untuk berhati-hati didalam memilih dan mengkonsumsi obat, baik untuk diri sendiri maupun untuk hewan ternak. Untuk pemerintah diharapkan kerjasama yang solid didalam penanganan penindakan peredaran obat yang dilakukan oleh pihak yang tidak resmi ini dan juga harus membuat sangsi tegas agar membuat efek jera bagi pedagang yang masih tetap berjualan obat keras tersebut. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Pedagang Eceran Obat