DETERMINASI BELANJA MODAL DI WILAYAH INDONESIA TIMUR TAHUN 2012 - 2016 - Claudia Scholastika Elisabeth Meke; Eleonora Sofilda; Ajeng Entaresmen (PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN, 2018)
Pelaksanaan desentralisasi fiskal muncul karena proses pembangunan di Indonesia sebelumnya telah berdampak terhadap kesenjangan pembangunan antara wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Untuk mampu mengoptimalkan dan mendukung sistem perubahan wewenang maka Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal terhadap belanja modal. Metode penelitian menggunakan analisis regresi data panel, selama periode 2012 – 2016. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah daerah yang berada di wilayah Indonesia timur yaitu: provinsi NTB, NTT, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Alat analisis yang digunakan adalah Eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan pendapatan asli daerah dan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Indonesia Timur. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan lebih mengoptimalkan penerimaan daerah atau hendaknya lebih terpacu lagi untuk memanfaatkan sumber daya daerah untuk dapat digunakan dalam rangka kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan terutama pandapatan asli daerah agar pemerintah daerah tidak bergantung kepada pemerintah pusat dalam membiayai rumah tangga daerahnya sendiri.