IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PASCA DITERAPKAN OTONOMI DAERAH DI KOTA BATAM DAN ALTERNATIF SOLUSI KEBIJAKAN MENDATANG - Muhammad Zaenuddin; Wahyudi Kumorotomo; Samsubar Saleh; Agus Heruanto Hadna (PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN, 2018)
Batam telah menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Sejak dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama BP Batam), Pulau Batam telah berkembang dan memiliki berbagai keunggulan secara ekonomi. Titik awal permasalahan krusial yang dihadapi Kota Batam adalah sejak diterapkannya otonomi daerah di Batam. Kehadiran Pemerintah Kota Batam pada tahun 2000 sebagai pelaksana otonomi daerah dan memiliki kedudukan hukum dan politik yang sangat kuat, memunculkan fakta munculnya dualisme kelembagaan dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang telah hadir sejak tahun 1970-an. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Kota Batam terkini dan alternatif solusi kebijakan apa yang dapat diterapkan di Batam. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, selain menggunakan data sekunder, juga menggali sumber data primer dengan cara melakukan survei dan wawancara langsung dari berbagai narasumber di Batam yang dianggap expert, memahami dan/atau sebagai pelaku kebijakan di Batam. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Batam secara berurutan adalah adanya dualisme kelembagaan dan/atau kewenagan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, makin menurunnya investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam, masalah pengangguran, adanya ketidakpastian hukum dikarenakan sering terjadinya pergantian kebijakan di Batam, masalah perburuhan, penurunan daya saing Batam, dan permasalahan sosial di Batam. Selain itu, dari hasil penelitian juga memunculkan beberapa alternatif kebijakan yang dapat diterapkan di Batam, antara lain dipertahankan kebijakan Free Trade Zone (FTZ) di Batam, penerapan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, dan menerapkan otonomi khusus di Batam. Urutan berikutnya adalah diterapkannya sebagai pusat Kawasan industri, mengembalikan kebijakan Batam seperti tahun 1970-1990an, dikelola Otorita Batam  dan agar menerapkan otonomi penuh oleh Pemko Batam. seperti daerah lainnya di Indonesia.