PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SEBAGAI PEKERJA WAKTU TERTENTU DI PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN - Meliana Setiawan (CALYPTRA, 2014)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pekerja Linmas yang diangkat oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan status pekerja tidak tetap apakah dapat dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa Linmas Kota Surabaya tidak dapat diikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu, melainkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, karena SPK yang mengikat Linmas tersebut dibuat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, sehingga konsekuensinya sebagaimana dimaksud oleh undang-undang tersebut ialah Linmas seharusnya diangkat sebagai pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap.