TUNTUTAN GANTI RUGI OLEH PEMILIK HAK ATAS TANAH TERHADAP PPAT (PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH) YANG TERLAMBAT MENYAMPAIKAN DOKUMEN UNTUK PROSES BALIK NAMA KE KANTOR ATR/BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) KOTA PONTIANAK - NIM. A11112136, DHEOLA MARIA ERLANDA PANJAITAN (Jurnal Fatwa Hukum, 2018)
ABSTRAK Pendaftaran peralihan hak atas tanah dilakukan PPAT dengan menyampaikan Akta beserta Dokumen-dokumen lainnya, penyerahan dokumen tersebut dilakukan paling lambat 7 hari setelah ditandatanganinya akta jual beli dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menyatakan bahwa PPAT wajib menyampaikan akta dan dokumen yang bersangkutan paling lambat 7 hari setelah penandatangan akta. Namun masih ada PPAT yang terlambat menyampaikan dokumen untuk proses balik nama ke kantor ATR/BPN kota Pontianak, keterlambatan penyampaian dokumen bisa saja disebabkan oleh banyak faktor hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang hak atas tanah.kerugian tersebut bisa saja berbentuk materiil misalnya dengan terlambatnya penyampaian dokumen untuk balik nama maka akan terlambat pula sertifikat tanah atas nama orang yang menggunakan jasa PPAT tersebut.Mengenai kerugian yang ditimbulkan PPAT atas keterlambatan penyampaian dokumen untuk proses balik nama pemegang hak atas tanah dapat menuntut ganti kerugian.Adapun skripsi ini berjudul : "Tuntutan Ganti Rugi Oleh Pemilik Hak Atas Tanah Terhadap PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Yang Terlambat Menyampaikan Dokumen Untuk Proses Balik Nama Ke Kantor Atr/Bpn (Badan Pertanahan Nasional) Kota Pontianak". Rumusan Masalah dalam skripsi ini yaitu "Faktor Apa Yang Menyebabkan Pemilik Hak Atas Tanah Mengajukan Tuntutan Ganti Rugi Terhadap PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Yang Terlambat Menyampaikan Dokumen Untuk Proses Balik Nama Ke Kantor ATR/BPN Kota Pontianak ?". Skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis dan teknik analisis data yakni dengan teknik analisis kualitatifMengenai kesimpulan dalam skripsi ini yakni pelaksanaan tuntutan ganti rugi oleh pemilik hak atas tanah terhadap PPAT yang terlambat menyampaikan dokumen untuk proses balik nama kantor ART/BPN Kota Pontianak secara tertulis. Faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam dokumentasi di sebabkan oleh lamanya penanganan. Tuntutan ganti rugi oleh pemilik hak atas tanah adalah memberikan pelayanan yang baik agar tidak adanya keterlambatan lagi dalam pendokumentasian yang terlambat. Upaya yang dilakukan oleh tuntutan ganti rugi oleh pemilik hak atas tanah untuk segera memberikan ganti rugi jika adanya keterlambatan dalam pendokumentasian sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati. Kata Kunci:Tanggungjawab, Perbuatan Melawan Hukum