INDEKS KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR DI LOKASI REKLAMASI TELUK BENOA BALI - Asri Setianingrum Kenyo Handadari; Tri Edhi Budhi Soesilo; Widodo Setiyo Pranowo (Jurnal Kelautan Nasional, 2018)
Reklamasi menjadi sebuah topik yang hangat dan sensitif di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Argumentasi berkembang mengingat konflik kebutuhan ruang untuk kepentingan ekonomi makro, sementara pada lokasi yang diinginkan telah banyak aktivitas ekonomi mikro dan sosial masyarakat sebelumnya. Pemerintah sebagai regulator mengatur kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui Peraturan Presiden 122/2012. Secara norma regulatif reklamasi tersebut adalah upaya restorasi atau upaya meningkatkan manfaat terhadap sumber daya lahan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi dan nilai ekologi, pelaksanaannya pun tidak menimbulkan konflik sosial. Reklamasi seharusnya bertujuan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Riset ini bertujuan untuk mengetahui keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir di Teluk Benoa manakala dilakukan reklamasi. Penilaian keberlanjutan didasarkan kepada 4 dimensi: lingkungan, sosial, ekonomi, dan pemanfaatan ruang laut. Penyusunan indeks menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Multi-dimensional Scaling (MDS), dengan uji signifikansi Monte Carlo, dan uji sensitivitas setiap atribut dimensi. Hasil analisis secara multi-dimensi memperlihatkan bahwa reklamasi Teluk Benoa adalah tidak/ kurang berkelanjutan (43,15%). Apabila ditelaah indeks masing-masing dimensi maka: pemanfaatan ruang laut (27,05%), ekonomi (44,313%), sosial (49,79%), lingkungan (49,88%). Pemanfaatan ruang laut di Teluk Benoa memerlukan intervensi kebijakan pemerintah lebih lanjut untuk menghindari konflik sosial dengan masyarakat dengan menegakkan regulasi penataan ruang laut. Pemerintah daerah dalam perencanaan pemanfaatannya untuk mendapatkan PAD harus melibatkan para tokoh masyarakat. Kelestarian lingkungan perairan Teluk Benoa juga tetap harus dijaga, terutama masalah sedimentasi harus dikendalikan karena dapat berdampak kepada sumber daya ikan.