Perspektif Arah Kebijakan Pembangunan Indonesia Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani - Majid, Abdul (JURNAL ULUMUL SYAR'I, 2017)
Kebijakan otonomi daerah merupakan satu bentuk pelimpahan kewenangan pemerintahpusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.. Kebijakan otonomidaerah ini memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan seluruhpotensi dan sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dalamupaya mewujudkan masyarakat Madani. Pengembangan seluruh potensi dan sumber daya yangtersedia harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah Daerahharus mampu memanfaatkan keseluruhan sumber daya tersebut dengan memperhatikan asas-asas efisiensi, efektifitas dan transparansi. Asas-asas ini harus dijabarkan dalam kerangkakebijakan daerah Kabupaten dan Kota. Dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut,pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia harus mempunyai arah kebijakan yang tepat danbenar. Arah kebijakan ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya pengembanganseluruh sumber daya yang tersedia yang dapat memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagirakyat di Indonesia, sesuai dengan amanah konstitusi pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945. “Bahwabumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dandipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”