PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG SALAH DALAM MENERAPKAN DISKRESI KEPOLISIAN SEHINGGA MENIMBULKAN KORBAN - Muhammad Farid, Ahmad Syaiful Bahri, Maroni, (JURNAL POENALE, 2018)
Diskresi Kepolisian merupakan kewenangan anggota kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.Diskresi berkaitan dengan kebijaksanaan untuk mengambil suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi anggota polisi, yang harus dilakukan secara proporsional, memenuhi rasa keadilan dan bukan kesewenang wenangan. Penelitian ini untuk mengetahui apa sajakah batasan-batasan kewenangan Diskresi Kepolisian yang dibenarkan secara Hukum, Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap Diskresi Kepolisian yang menimbulkan korban. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara normatif Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan khususnya perundang-undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan kepolisian. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen dokumen resmi, buku-buku, karya ilmiah, pendapat sarjana, artikel-artikel dari majalah atau Koran dan data-data lainnya yang diperoleh melalui situs internet, kemudian data-data tersebut diolah secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa(1) Diskresi dibatasi oleh Asas Keperluan bahwa tindakan itu benar benar di perlukan. Tindakan yang diambil benar benar untuk kepentingan tugas kepolisian. Asas tujuan , bahwa atindakan yang tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak. Menghormati Hak Asasi Manusia, Pertimbangan yang layak berdasarkan hal yang memaksa.(2)Pertanggungjawaban pidana atas kealpaan yang dilakukan anggota polri adalah berdasarkan pada pasal 359 KUHP terbukti bahwa perbuatan terdakwa karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Saran yang penulis ajukan terhadap Kewenangan Kepolisian antara lain :Diskresi Kepolisian harus diatur dengan lebih tegas dalam hukum positif selain Undang Undang No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP supaya asas Kepastian hukum dan Menghormati HAM dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Serta Perlu upaya Sosialisasi tentang Diskresi Kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat  sendiri dapat menilai tepat tidaknya diskresi yang diambil, sehingga ada pelibatan masyarakat turut mendukung tindakan diskresi yang diambil oleh petugas polisi dan tidak memandang sebelah mata tindakan tersebut , bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan aparat penegaknya.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Diskresi, Kepolisian DAFTAR PUSTAKAAdami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Raja grafindo Persada:Jakarta., 2010, hlm 46.Adang, Anwar Yesmil, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: Widyapadjajaran, 2009. Hal 6.Budi Rizki H, dan Rini Fathonah. Studi Lembaga Penegak Hukum. Bandar Lampung : Justice Publisher, 2014, hlm 19.Anton, Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta, 2004. hlm 12M.Yahya, Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikandan Penuntutan (edisiKedua). Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hal 23.Moh. Hatta,  Menyongsong Penegakan Hukum Responsif; Sistem Peradilan Uerpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta. Yogyakarta : Galangpress. 2010, Hlm 51.Pudi, Rahardi,  Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI). Surabaya : Laksbang Mediatama.  2009, Hlm 35.Satjipto Raharjo, Polisi Pelaku dan Pemikir. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1991. Hlm 12Soerjono, Soekanto,.Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial. Bandung : Aditya Bakti. 2011, Hlm, 76.Suyono, Sutarto, Hukum Acara Pidana jilid 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, Hal 20.