UPAYA RESERSE KRIMINAL KHUSUS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DI WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG - Rini Fathonah, Masagus Zunaidi Trisna Putra, Firganefi, (JURNAL POENALE, 2018)
Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketentraman masyarakat, menempuh berbagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana Pembalakan Liar (illegal logging) tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya Reserse Kriminal Khusus dalam penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Wilayah Hukum Polda Lampung dan apakah faktor yang menjadi penghambatnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data dari penulisan ini berasal dari data lapangan dan kepustakaan,sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data skunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung yaitu : upaya Preventif (pencegahan), dan upayaRepresif (penindakan).Upaya-upaya tersebut dilakukan berkenaan dengan upaya penal dan non-penal. Faktor-faktor yang menghambat adalah : a). faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih kurangnya personil penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembalakan liar (illegal logging), serta tidak seimbangnya jumlah personil dengan luas lahan hutan yang harus diawasi. b). faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai merupakan salah satu faktor penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan suatu kejahatan. c). faktor masyarakat yaitu masih kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat akan pemahaman mengenai aturan-aturan yang mengatur tentang kehutanan, serta belum optimalnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pembalakan liar menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan ini.Kata Kunci : Upaya Reserse Kriminal Khusus, Penanggulangan, Pembalakan liar (illegal logging)Â DAFTAR PUSTAKAArief, Badar Nawawi. 2014. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.Simon, Hasanu. 1993.Metode Inventore Hutan. Yogyakarta: Aditya Media.Suarga, Risa. 2005. Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global. Tangerang: Wana Aksara.Sudarto. 1981.Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.Supriadi. 2010. Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia. Jakarta: Sinar grafika.Zein, Alam setia. 2003. Kamus Kahutanan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.Â Undang â UndangUndang-undang Nomor 23. Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak Pidana.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Â InternetÂ http://gerbangsumatranews.com/kayu-sitaan-raib-register-17-menjadi-kebun-jagung/http://sorotlampung.com/polda-lampung-komitmen-tindak-tegas-pembalakan-liar.htmlhttp://sorotlampung.com/polisi-tetapkan-tersangka-dalam-kasus-pembalakan-liar-di-register-17.htmlWikipedia Bahasa Indonesia. Pembalakan Liar. http://id.wikipedia.org/wiki/