TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANAKORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa) - Budi Rizki Husin, M. Algifary, Erna Dewi, (JURNAL POENALE, 2018)
Remisi atau pengurangan masa pidana merupakan hak bagi seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang ada di Undang Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan dalam Keppres 174 Tahun 1999 tentang Remisi.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaa pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan harus memenuhi syarat-syarat yang ada di Pasal 34 karena dalam kenyataan syarat-syarat perubahan peraturan pemerintah No. 99 Tahun 2012 tetap terdapat koordinasi dan kerjasama antara penegak hukum yang dilakukan dalam rapat atau sidang pusat TPP Ditjen pemasyarakatan. Apabila warga binaan narapidana korupsi mengikuti program pembinaan dengan baik telah memenuhi syarat subtantif dan administratif sesuai peraturan yang berlaku dapat di berikan remisi. Faktor penghambat dalam pemberan remsisi bagi narapidana korupsi adalah faktor dalam perundang-undang apabila terdakwa tidak bisa membayar denda, uang pengganti sudah otomatis terdakwa tidak bisa mendapatkan remisi, dari faktor penegak hukumnya yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi di hukum seberat-beratnya, selain itu factor sarana dan pra sarana juga tidak mendukung. Saran penulis pemerintah harus selektif kemudian pemberian remisi bagi narapidana seperti korupsi pelaksanaanya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 harus di rubah atau di revisi kembali dengan peraturan yang ada agar tidak terjadi kesenjangan atau polemik di dalam pelaksannannya.Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Remisi, Pelaku, Tindak Pidana KorupsiÂ DAFTAR PUSTAKAAtmasasmita, Romli. 2009.Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia, Binacipta, Bandung,Boesono, Soedarso. 2010. Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia, Jakarta, UI press.Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta. 2005PP No. 99 Tahun 2012 dalam Hal Pemberian Remisi Bagi NarapidanaRobert,Klitgaard. 2002.Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah. Bandung, Yayasan Obor Indonesia.Â Sudarto,1996.Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni.