ANALISIS PENYIDIKAN DALAM PROSES PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP PERKARA PENIPUAN (Studi Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/1778/IV/2015/Resta Balam) - Budi Rizki Husin, Aris Syaftyan Subing, Erna Dewi, (JURNAL POENALE, 2018)
Penipuan (bedrog) adalah suatu bentuk dari obral janji yang sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu dia rela menyerahkan barangnya atau uangnya Pasal 378 KUHP. Dengan demikian, penangkapan dan penahanan bisa dilakukan bila pelaku dinyatakan sah bersalah dalam persidangan dan telah melalui proses penyidikan dan penyelidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses penangkapan dan penahanan terhadap perkara penipuan dan, apakah upaya hukumnya salah tangkap dalam pembuktian penahanan terhadap perkara penipuan di Kepolisian Resort Tanjung Karang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data kepustakaan dan dari data lapangan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tahap-tahap sebelum penangkapan yakni dilakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian bila semua berkas telah lengkap berkas tersebut dilimpahkan oleh pengadilan negeri untuk melalui proses persidangan dan tersangka ketika melewati tahap penyelidikan dan penyidikan sudah dilakukan penangkapan dan penahanan sementara sesuai dengan pasal yang berlaku dalam KUHP dan di dakwa sesuai dengan perbuatan. Lalu sang Hakim memutuskan untuk penjatuhan hukuman sesuai dengan pembuktian-pembuktian di persidangan baik dari saksi maupun keterangan korban serta alat bukti dan rekontruksi tkp setelah itu akan dilakukan tahap selanjutnya pembacaan hasil persidangan dan dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan putusan sang Hakim. Upaya korban yang mengalami salah penangkapan adapun upaya yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap dalam hal terjadinya salah tangkap atau error in persona yang dilakukan oleh penyidik polri antara lain Upaya pra peradilan, Upaya hukum banding dan kasasi, Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, Permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi.Kata kunci: Penyelidikan, Penangkapan, Penahanan, Penipuan DAFTAR PUSTAKAAli, Mahrus. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafika.Andrisman, Tri. 2009. Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Lampung: Penerbit Universitas Lampung.Hamzah, Andi. 1997. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.Harahap, M. Yahya. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika.Marwan, M. dan Jimmy P. 2009. Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher.Soeparman. 2007. Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum PK Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan. Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama.