PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN CUKAI MINUMAN KERAS DI PROVINSI LAMPUNG (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Provinsi Lampung) - Tri Andrisman, Dony Baskara, Eko Raharjo, (JURNAL POENALE, 2018)
Tindak pidana dibidang Cukai yang erat kaitannya dengan pemalsuan pita cukai pada minuman kerasÂ  akan memberikan dampak pada dua sisi antara lain mempengaruhi pendapatan Negara dan merusak sistem masyarakat. Tindak Pidana dibidang cukai seperti pemalsuan pita cukai minuman keras akan juga memberi dampak, yaitu merugikan penghasilan negara. Permasalahan ini adalah: Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan cukai minuman keras di Provinsi Lampung danfaktor-faktor yang menghambat lembaga Bea dan Cukai dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan Cukai minuman keras di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitan dan pembahasan ini menunjukkan: Dalam proses penyidikan PPNS Bea dan Cukai yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 63 Undang-UndangÂ  Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai, Undang-Undang NomorÂ  55 Tahun 1996 tentang Penyidikan di bidang Kepabeanan dan CukaiÂ  serta didalam Pasal 7 KUHAP. Faktor â faktor yang menghambat lembaga Bea dan Cukai yaitu, Pertama tidak adanya ruang tahanan khusus di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, sehingga bila ada penangkapan maka langsung dititipkan pada Lembaga Permasyarakatan (Lapas) atau Polres terdekat. Kedua, tidak adanya dana yang tersedia dan kurangnya Tenaga Ahli yang ada karena sebenarnya ini adalah tugas dari Polri. Saran sebaiknya dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia dan kualitas para penegak hukumnya, serta diharapkan kepada pemerintah agar dapat membuat penjara khusus di kantor Bea dan Cukai Provinsi Lampung agar dapat mempermudah penyidikan.Kata Kunci: Penanggulangan, Pemalsuan Pita Cukai, Minuman KerasÂ DAFTAR PUSTAKALopa, Baharudin. 2002. Tindak Pidana Ekonomi. Pembahasan Tindak pidana Penyelundupan.Jakarta: PT. Pratnya Paramita.R, Soeroso. 2012. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali PersSoekanto, Soerjono. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.Sumedi, Bambang. 2009. Modul Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.Sutendi, Andrian. 2012. Aspek Hukum Kepabeanan. Jakarta: Sinar Grafika.Yerison, Hendra. 2005. Analisis Kebijakan Cukai Terhadap Penerimaan Dalam Negeri. Fakultas Hukum Unversitas Surabaya: Jurnal Yustika.