ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN PUPUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu) - Dona Raisa Monica, Ferdiansyah Ariesta Intama, Diah Gustiniati, (JURNAL POENALE, 2018)
Ketersediaan pupuk bagi petani harus diawasi agar pupuk yang dibeli oleh petani benar-benar terjaga kualitasnya tetapi pada kenyataannya terdapat produsen pupuk yang melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label. Permasalahan: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Direktur Perseroan Terbatas pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu? (2) Apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Direktur Perseroan Terbatas pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu sesuai dengan keadilan substantif? Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data menggunakan data sekunder dan data primer. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Direktur Perseroan Terbatas pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sesuai dengan teori pertimbangan filosofis, yaitu pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk sebagai upaya pembinaan terhadap terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi  unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu Pasal 60 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. (2) Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap terhadap Direktur Perseroan Terbatas pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label tidak memenuhi keadilan substantif, karena dalam perkara ini ada pihak yang dirugikan, khususnya  petani pengguna pupuk yang tidak sesuai dengan kadar atau kebutuhan usaha pertaniannya.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Mengedarkan Pupuk, Label DAFTAR PUSTAKALimbong, Bernhard. 2013. Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi, Pustaka Margaretha, JakartaMuladi, 1995. Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana, Badan Penertbit UNDIP, Semarang.Mulyadi, Lilik. 2007.  Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.----------. 2010. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung.Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, BandungSuyuthi, Wildan. 2003 Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.