PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PENYEBARAN FOTO VULGAR DI DALAM LAPAS NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN.Tjk) - Damanhuri Warganegara, Maharani Ari Putri, Sunarto, (JURNAL POENALE, 2018)
Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap narapidana yang melakukan penyebaran foto vulgar di dalam lapas narkotika dan apakah putusan hakim terhadap narapidana yang melakukan penyebaran foto vulgar sudah memenuhi keadilan substansif?. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana kesusilaan dalam Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN.Tjk terdiri dari aspek yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti yang ditemukan dipersidangan, sedangkan aspek nonyuridis terdiri dari hal- hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dalam Putusan Nomor.372/Pid.Sus/2017/PN.Tjk sudah memenuhi rasa keadilan substantif. Akan tetapi, penulis menganalisa putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan, karena walaupun terdakwa telah menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, akan tetapi hakim sebaiknya tidak serta merta menjatuhi pidana minimum terhadap terdakwa, karena dikhawatirkan hal tersebut akan berdampak pada rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia melalui putusan-putusan yang diberikan oleh para hakim di Indonesia.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Narapidana, Penyebaran Foto Vulgar DAFTAR PUSTAKADarmodiharjo, Darji dan Sidarta. 2004. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.Lamintang, P.A.F.dan Theo Lamintang, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. Hlm 1Moeljatno,  20033.  Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalah Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta.Mulyadi, Lirik. 2007. Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: IkahiRifai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresi. Jakarta. Sinar Grafika.Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani. 2007. Glosarium Seks dan Gender. Yogyakarta : Carasvati Books.https://www.suara.com/news/2017/0 8/10/075033/pacari-napi-foto- telanjang-anggota-dprd- tulangbawang-tersebar