Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Penggunaan Diskresi Yang Membebani Keuangan Negara - Henny Juliani (Administrative Law and Governance Journal, 2018)
AbstractIn the concept of welfare state, the government has an authority to do discretion in running their tasks to provide a public advantage, Discretion basically is prior to the effectiveness of objectives than referring to formal regulations but should be accountable. This research used empirical juridic approach and the result was analyzed qualitatively, the result showed that Ahok’s discretion in the case of Sumber Waras Hospital and Reclamation of Jakarta Gulf did not cause on legal consequences that burdening public finance. Discretion done by Ahok in both cases were accounted for based on the norm of administrative law, which stated in Act Number 30 of 2014 regarding Government Administration.Keyword: Government Officer, Discretion, Public Finance AbstrakDalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) pemerintah diberikan kebebasan bertindak (diskresi) dalam penyelenggaraan pemerintahan demi kepentingan rakyat. Diskresi pada asasnya lebih mengutamakan keefektifan suatu tujuan daripada berpegang pada ketentuan hukum namun tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menampakkan bahwa diskresi Ahok dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan Reklamasi Teluk Jakarta tidak menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara. Diskresi yang dilakukan Ahok dalam kedua kasus tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Administrasi Negara yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Kata Kunci: Pejabat Pemerintahan, Diskresi, Keuangan Negara