TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Raden Intan, Bandar Lampung) - Ilham, M. Ardian; Wahyuningdiah, Kingkin; Trijaya, M. Wendy (Pactum Law Journal, 2018)
Dalam praktik perbankan di Indonesia Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dijadikan sebagai jaminan kredit karena SK termasuk kedalam hak istimewa yang wujudnya dapat berupa ijazah, SK, Surat Pensiun, dan lain-lain. Mengingat status SK Pengangkatan PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun perorangan tentu terdapat perbedaan dari mekanisme pemberian kredit. Hal ini disebabkan status SK bukan merupakan benda yang dapat dilelang atau diperjual belikan sehingga membutuhkan upaya khusus guna mencegah terjadinya wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, penyusunan sistematika data yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dalam mekanisme pemberian kredit dengan jaminan SK PNS, pihak Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) harus mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKs) dengan pihak Bank Mandiri. PKs menjadi dasar hubungan hukum antara Bank, debitur, kepala SKPD dan bendahara. Apabila terjadi wanprestasi pihak bendahara dan kepala SKPD adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut.Kata kunci: Tanggung Jawab, Jaminan Kredit, SK Pengangkatan PNS