AKIBAT HUKUM GADAI SYARIAH DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan) - Farani, Rabbiyatussha; Rodliyah, Nunung; Nargis, Nilla (Pactum Law Journal, 2018)
Gadai syariah (Rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (Rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas pinjaman (Marhun bih) yang diterimanya. Marhun memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (Murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan menimbulkan suatu peristiwa hukum dan hubungan hukum antara kedua belah pihak serta akibat hukum yang bertimbal balik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum  primer,  sekunder, dan  tersier.  Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara terhadap informan pengguna jasa gadai syariah. Pengelolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukan gadai syariah di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Akibat hukum transaksi gadai syariah meliputi hak dan kewajiban, rahin yang berhak mendapatkan piutangnya dan berkewajiban menyerahkan barangnya, serta murtahin yang berhak mendapatkan biaya ujrah dan berkewajiban memberikan uang pinjaman kepada rahin.Kata Kunci : Gadai Syariah, Pegadaian Syariah, Akibat Hukum