Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara - Elizar Sinambela; Fitriani Saragih; Eka Nurmala Sari (Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2018)
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Struktur APBD dalam meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Tujuan ini dilatarbelakangi oleh kondisi saat ini dimana kinerja pemerintahan masih kurang baik mulai dari daerah sampai ke pusat. Ini dapat diketahui dari efektifitas dan efisiensi kebijakan pengeluaran pemerintah yang belum dapat sesuai dengan target yang ditentukan. Selain itu juga masih banyaknya oknum pemerintah yang melakukan korupsi, atas dana pemerintah. Hakikatnya APBD  adalah  penjabaran  kuantitatif  dari  tujuan,   sasaran  pemerintah  daerah  dan  tugas  pokok  serta fungsi  unit  kerja, sehingga harus  disusun  dalam  struktur  yang  berorientasi  pada  pencapaian  tingkat  kinerja  tertentu. Oleh sebab itu  alokasi  dana  yang  digunakan  untuk  membiayai  berbagai  program  dan  kegiatan  dapat  memberikan  manfaat  yang  benar-benar  dirasakan  masyarakat  dan  pelayanan  yang  berorientasi  pada  kepentingan  publik  (PP  No  58  Tahun  2005). Berdasarkan kondisi tersebut maka penelitian ini mencoba untuk menganalisis struktur APBD dalam meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mengambil kasus pada pemerintahan daerah Sumatera Utara. Dengan menggunakan metode research and development (R&D).Penelitian ini menemukan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Utara belum efektif dan efisien terlihat dari APBD yang menunjukan realisasi pendapatan dan belanja belum dapat mencapai target. Pada Struktur APBD saat ini masih belum sesuai dengan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 pada bagian pembiayaan daerah yang ternyata belum jelas diungkap pada struktur APBD. Perencanaan yang baik akan berdampak pada pelaksanaan dan pengawasan keuangan yang baik pula. Sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.