PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI KANTOR DESA KARANGAMPEL KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS - heni nur Irfiani (Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 2018)
ABSTRAK Penelitian ini dilatabelakangi oleh belum optimalnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Pemerintah Desa. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada saat penjajagan, peneliti menemukan beberapa masalah yaituKurangnya intensitas pengawasan secara langsung dalam hal ini melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap semua unit kerja Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak megetahui secara langsung kelemahan dan kekurangan setiap program kerja dari Pemerintah Desa, sehingga akan berdampak pada  kesulitan dalam mengontrol dan mengevaluasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, belum optimalnya pengawasan secara berkala yang ditujukan untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa pada saat melaksanakan pekerjaan.Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalahterdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan masih ditemukan permasalahan pengawasan kinerja yang belum berjalan dengan baik.Dari hasil penelitian, masih ditemukan hambatan-hambatan diantaranya: (1) Intensitas pengawasan secara langsung dalam melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap semua unit kerja Pemerintahan Desa belum berjalan dengan baik, (2) lemahnya tanggungjawab, kedisiplinan dan kemampuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (3) Peran aktifdalam mengajukan pendapat dan memberikan saran serta pengarahan yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa belum dilakukan dengan optimal. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan (1) Meningkatkan intensitas pengawasan baik pengawasan langsung maupun tidak langsung, (2) Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dari setiap anggota mengenai tugas dan fungsinya, (3) Berperan aktif dalam mengajukan pendapat dan memberikan saran serta pengarahan yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.Kata Kunci : Pengawasan, Kinerja Pemerintah Desa