Ð•FÐ•KTIVITÐS PÐ•NGÐ•NDÐLIÐN DÐN PÐ•NGÐWÐSÐN BÐGI PÐ•NJUÐL MINUMÐN TRÐDISIONÐL BÐ•RÐLKOHOL â€œTUÐKâ€ BÐ•RDÐSÐRKÐN PÐSÐL 18 AYAT (3) PÐ•RÐTURÐN DÐÐ•RÐH KÐBUPÐTÐ•N TUBÐN NOMOR 9 TÐHUN 2016 (Studi di Satpol PP Kabupaten Tuban) - Ichsan Habiburohman (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2018)
Ichsan Habiburohman, Lutfi Effendi,S.H., M.Hum, Nurdin,S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: Ichsanrouman3@gmail.com Â  ABSTRAK Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara aturan (das sollen) dalam hal ini adalah PÐ°sÐ°l 18 PÐµrÐ°turÐ°n DÐ°ÐµrÐ°h KÐ°bupÐ°tÐµn TubÐ°n nomor 9 tÐ°hun 2016 dengan kenyataan yang ada di lapangan (das sein) dalam hal ini adalah adanya pembiaran dalam penjualan â€œTuakâ€ dan belum adanya pengendalian dan pengawasan terkait minuman keras tradisional di wilayah Kabupaten Tuban. PermasalahanÂ  ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang tidak lagi terjadi. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait Pengendalian dan pengawasan â€œTuakâ€ khususnya bagi masyarakat Kabupaten Tuban.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan PÐ°sÐ°l 18 PÐµrÐ°turÐ°n DÐ°ÐµrÐ°h KÐ°bupÐ°tÐµn TubÐ°n nomor 9 tÐ°hun 2016 Â masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif khususnya oleh struktur hukum yang mengurus tentang pengendalian dan pengawasan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dapatnya Satpol PP sebagai penegak aturan pemda menegakkanÂ  aturan daerah yang berlaku sehingga masih banyak miras tradisional yang dijual bebas.Hambatan yang dialami dalam menerapkan perda kabupaten Tuban nomor 9 terdapat baik dalam struktur maupun dari masyarakat sendiri. Hambatan yang paling umum terjadi adalah karena kurangnya Pengetahuan oleh SDM akan aturan mengenai pembatasan miras tradisional di daerah Tuban serta kurangnya sanksi tegas dari pemerintah kabupaten Tuban untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran â€œTuakâ€,namun terhadap hambatan tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang sesuai guna menanggulangi hambatan tersebut. Kata kunci: Tuak, Pengawasan & Pengendalian.Â ABSTRACT The main issue discussed in this paper is that there is difference between the regulation (das sollen) specifically in Article 18 of Regional Regulation of the Regency of Tuban Number 9 of 2016 and what really happens in the field (das sein) where the existence of traditional alcoholic drink (called Tuak) sellers in the Regency of Tuban remain unsupervised and uncontrolled. This issue requires further research for solution to prevent it from happening in the future. The urgency of this research is to provide legal certainty concerning the supervision and control of Tuak especially for the people of the Regency of Tuban. The research result shows that the provision of Article 18 of Regional Regulation of the Regency of Tuban Number 9 of 2016 has not been effectively implemented especially by the structure of law responsible for the supervision and control. Moreover, this also reveals that the Civil Service Police Unit responsible to reinforce the law fails to control the distribution of the liquor that is still widely available in the market. One of impeding factors in implementing the regulation comes from the structure of law and the society per se, while the most common factor is regarding lack of knowledge of the human resource concerning regulations that restrict alcoholic drinks in Tuban and lack of assertive sanctions from the government of the Regency of Tuban in terms of supervision and control of distribution of Tuak despite the fact that several measures have been taken to tackle the issues. Keywords: Tuak, supervision and controlÂ