REKONSILIASI FATWA DAN POLITIK KEAGAMAAN DI INDONESIA - Kadarusman Kadarusman (Jurnal Ilmiah Pesantren, 2017)
Studi ini menfokuskan pada kajian tentang konfigurasi, pengaruh dan rekonsiliasi antara fatwa-fatwa paham keagamaan MUI dengan politik keagamaan di Indonesia. Ada dua arus pemikiran yang saling bertentangan, yaitu Islam Liberal dan Islam Garis Keras pada era reformasi tahun 1998. Keadaan ini mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa-fatwa tentang hubungan agama, politik dan kebangsaan untuk memberikan pemahaman yang tepat dalam konteks keindonesiaan. Penemuan dalam penelitian menunjukkan bahwa pengaruh fatwa terhadap pluralitas adalah, Pertama, fatwa MUI memiliki peran pendorong kristalisasi perbedaan dan munculnya konflik antar agama. Kedua, persoalan metodologi fatwa menjadi dasar perbedaan antara MUI dengan kelompok pluralisme agama. Konfigurasi relasional fatwa MUI dengan politik keagamaan adalah Pertama, adanya penjarakan fatwa dengan politik keagamaan. Kedua, adanya negosiasi antara fatwa dengan politik keagamaan. Ketiga, adanya interkoneksi fatwa dengan politik keagamaan. Rekonsiliasi fatwa dan politik keagamaan dapat dirumuskan dalam konsep fatwa ke-Indonesiaan. Kerangka berpikir fatwa ke-Indonesiaan, adalah pertama, merumuskan ruang lingkup qat’iyyâtdan ẓanniyyât, konsep maṣlaḥah al-‘âmmah, dan maqâṣid asy-syari’ah. Kedua, mempertimbangkan ‘urfyang beragam sebagai pijakan konsep kemaslahatan fatwa. Ketiga, secara metodologis dibutuhkan pemahaman sosiologi dan antropologi budaya dalam merumuskan fatwa. Keempat, perumusan fatwa dilakukan secara jama’idari berbagai lintas disiplin sehingga melahirkan pluralitas fatwa yang berbasis maqâṣid asy-syarî’ah