Belanja Kementerian/Lembaga, Belanja APBD, Kontribusi Sektoral, dan Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur - Ferry Sutiono; Wildan Syafitri (Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2018)
Ketimpangan pendapatan yang tinggi di Jawa Timur adalah salah satu masalah ekonomi yang harus dipecahkan oleh pemerintah sebagai fungsi distribusi maupun stabilisasi. Instrumen kebijakan fiskal yang efektif, melalui belanja Kementerian/Lembaga maupun belanja daerah, diharapkan dapat menurunkan kertimpangan pendapatan di daerah. Belanja modal pemerintah menjadi instrumen yang spesial karena karakteristik barang yang diperoleh bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal Kementerian/ Lembaga, belanja modal APBD, serta kontribusi sektor ekonomi utama pada ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi data panel pada populasi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal K/L cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan, sedangkan belanja modal APBD cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Perkembangan sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan perkembangan sektor industri cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan, dan perkembangan sektor perdagangan cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan.