Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah - Wagianto, Ramdan (., 2017)
This paper discusses about the reforms conducted by some government agencies about the minimum age of marriage. BKKBN with PUP Program (Maturation of Marriage Age) and Local Regulation of Gunungkidul Regency Yogyakarta on Prevention of Marriage at Child Age (PPUA). PUP with the standard of marriage age 20 years for women and 25 years for men, and 18 years for women in PPUA. The age limit is an effort to 'reform' from the limits regulated by UUP No. 1/1974 (16 years for women and 19 years for men). By using the maqashid asy-syari’ah approach, it is known that minimal marriage reform efforts have relevance to the rights of children, such as the right to get a quality education (hifz al-'aql), the right to get justice (hifz al-'ird- human rights), and the right of reproductive health (hifz an-nasl)Tulisan ini membahas tentang reformasi batas usia perkawinan yang dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintahan, yakni BKKBN dengan program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (PPUA). PUP menetapkan standar usia perkawinan 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sementara PPUA menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan adalah 18 tahun. Pendewasaan usia perkawinan yang ditetapkan oleh BKKBN dan PPUA tersebut adalah sebagai upaya ‘reformasi’ dari batasan yang diatur oleh UUP No. 1 tahun 1974 (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki). Dengan menggunakan pendekatan maqashid asy-syari’ah dapat diketahui bahwa upaya reformasi batas minimal usia mempunyai relevansi dengan hak-hak anak, di antaranya adalah hak mendapatkan pendidikan berkualitas (hifz al-‘aql), hak mendapat keadilan (hifz al-‘ird-human right), dan hak kesehatan reproduksi (hifz an-nasl).