ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLA TAMAN NASIONAL LAUT KEPULAUAN SERIBU - Hariyani Sambali; Fredinan Yulianda; Dietriech G. Bengen; M. Mukhlis Kamal (Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2014)
ABSTRAKPermasalahan kewenangan secara kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasikhususnya Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS) masih terus mengemuka, halini dapat berpotensi konflik kewenangan yang berdampak terhadap keberlanjutan pengelolaan. Penelitian ditujukan untuk mengetahui kelembagaan yang paling berwenang dalam pengelolaan TNKpS dan dampak penambangan karang terhadap sumber daya terumbu barang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan pengisian kuisioner. Analisis data menggunakan metode ISM (Interpretative Structural Modelling) dan data lapangan menggunakan metode Line Intercept Transects (LIT). Hasil penelitian menunjukkan Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah adalah kelembagaan yang mempunyai pengaruh kuat terhadap keberlangsungan pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Agar pengelolaan sumber daya Taman Nasional Kepulauan Seribu dapat berkelanjutan, makaelemen Tujuan Program yang dapat dirujuk sebagai kebijakan pengelolaan bersama kedua kelembagaan tersebut adalah Kelestarian Sumber daya Taman Nasional.