PRIORITAS KAJIAN HUKUM DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - Bayu Vita Indah Yanti; Zahri Nasution (Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2013)
Sektor kelautan dan perikanan merupakan bidang yang memiliki sumber daya potensial untukmenghasilkan devisa negara. Belum adanya perumusan kebijakan yang integral dan implementasidalam bentuk peraturan perundangan yang baik, telah menyebabkan bidang kelautan dan perikanan(KP) tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendekatan dan upaya terpadu perlu dilakukan, gunamenilai kondisi peraturan perundangan atau hukum yang mengawal pembangunan KP, semantaraitu sosialisasinya pada pemangku kepentingan belum/tidak optimal. Dari perspektif konstruksi hukumterhadap pembangunan KP harus selaras/harmoni dengan peraturan perundangan sector terkaitdan ketentuan-ketentuan hokum dan sinkron dengan ketentuan-ketentuan hokum internasional.Tulisan ini bertujuan menentukan prioritas kajian aspek hukum atau perundangan dalam mendukungpembangunan KP. Studi dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan dan perundangundangan(legal approach study). Hasil studi mengisyaratkan perlunya empat prioritas kajian hukunyang perlu dilakukan, yaitu terkait dengan (1) perencanaan pembangunan nasional, (2) pengelolaansumber daya kelautan dan perikanan, (3) pemerintahan daerah dan otonomi daerah, (4) penataan ruangdan bisnis kelautan dan perikanan.Title: Priorities Study on Laws To Support The Development of Marineand Fisheries SectorMarine and fisheries sector is an area that has the potential to generate foreign exchange.The absence of an integrated policy formulation and implemented properly, has led the field of marineand fisheries have not been used optimally. Efforts in an integrated approach is needed to assess thecondition of the law on which the development policies of marine and fisheries sector. Legal materialsof marine and fisheries sector requires the formulation of a comprehensive policy, in order to function asa main political for countries that strengthen instistution economic development of marine and fisheries.Construction of marine and fisheries sector, by law, also need to pay attention to issues that have strongrelationships with international law. This paper aims to determine the priority review of the legal aspectsand legislation in support of the development of marine and fisheries sector. The study was conductedby using a legal approach study. The results shows there are at least five priority review of the law thatneed to be done, in relation to national development planning, management of marine resources andfisheries, local government and regional autonomy, spatial planning and marine and fisheries bussiness.