Assesment Blue Economy: Implementasi Integrated Multi-Tropic Aquaculture (IMTA) pada Kawasan KIMBis Cakradonya di Banda Aceh - Armen Zulham; Estu Sri Luhur; Joni Haryardi; Freshty Yulia Arthatiani (Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2013)
Salah satu prinsip dari ekonomi biru (blue economy) adalah memanfaatkan limbah berbagai usaha kelautan dan perikanan pada masyarakat menuju zero waste. Tiga prinsip lain yang mendukung pencapaian zero waste adalah teknologi yang digunakan harus inovatif dan adaptif, usaha tersebut harus memiliki inklusi sosial dan mampu mendorong multiplier effect yang luas dalam perekonomian. Dengan empat prinsip tersebut pada tahun 2013, KIMBis Cakradonya di Banda Aceh melakukan implementasi ekonomi biru dengan menggunakan teknologi Integrated Multitropic Aquaculture (IMTA). Teknologi ini mengutamakan budidaya kepiting soka sebagai komoditas target, diintegrasikan dengan komoditas bandeng dan rumput laut sebagai komoditas non-target. Tulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran hasil pelaksanaan implementasi prinsip ekonomi biru dengan menggunakan teknologi IMTA. Hasil implementasi menunjukkan bahwa kondisi perairan kawasan implementasi IMTA sangat baik untuk dikembangkan budidaya kepiting soka, rumput laut dan bandeng secara terpadu. Sementara itu, data pertambahan berat kepiting soka selama 45 hari adalah: 11 gram per ekor dengan tingkat kematian 10%. Pertambahan berat rumput laut menunjukkan hasil yang sangat baik karena mengalami pertambahan 100% dibandingkan dengan berat awal penanaman. Namun, ikan bandeng tidak mengalami pertumbuhan yang cukup baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan nener bandeng dibesarkan di kolam pada umumnya. Penerapan prinsip Blue Economy pada budidaya kepiting soka berpotensi menghasilkan limbah cangkang kepiting sekitar 1 kuintal per hektar per hari, sehingga jika usaha ini berkembang sekitar 100 hektar akan terdapat potensi limbah yang dapat dimanfaatkan sebanyak 100 kuintal per hari (10 ton). Implementasi Blue Economy ini sangat bergantung pada tingkat partisipasi para pemangku kepentingan di luar satker litbang. Oleh sebab itu, hasil kegiatan ini mengusulkan perlu dilakukan sosialisasi lanjutan kepada SKPD dan masyarakat, termasuk enterpreneur agar level partisipasi mereka dalam kegiatan KIMBis berada pada level involvement. Dengan level partisipasi tersebut maka implementasi blue economy dapat memenuhi prinsip-prinsip minimize waste, inklusi sosial, teknologi inovatif dan adaptif serta memiliki multiplier effect yang luas.