Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Garam Rakyat untuk Mendukung Industri Garam di Indonesia - Mei Dwi Erlina; Tikkyrino Kurniawan (Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2015)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memutuskan bahwa usaha garam dari hulu sampai hilir memiliki prospek usaha yang stategis. Kebijakan ini tidak hanya memperhatikan kuantitas dan kualitas garam, tetapi juga memperhatikan aspek sosial ekonomi para petambak, pengumpul, pengolah, pedagang garam. Selain itu, aspek kelembagaan(Kelompok Usaha Pegaraman dan Koperasi Garam) agar terjadi peningkatan kesejahteraan, pemasaran, harga jual garam, serta impor garam. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Melakukan kajian tentang kinerja kelembagaan dan pelaku usaha garam rakyat; (2) Melakukan kajian tentang upaya pembentukan badan penyangga garam untuk mengawasi produksi dan distribusi garam; (3) Melakukan kajian terkait dengan kinerja POKJA pegaraman pada masing-masing lokasi; dan (4) Melakukan kajian tentang upaya penguatan kelembagaan koperasi sebagai lembaga penyangga garam di lokasi. Metode analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pengambilan responden/sampel ditentukan secara sengaja (purposive), lokasi penelitian adalah lokasi sentra garam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan garam rakyat yang menopang industri garam di indonesia diklasifikasikan menjadi dua, yaitu terhadap kelembagaan yang ada dan menciptakan kelembagaan yang baru Kedua jenis peningkatan kapasitas kelembagaan garam rakyat tersebut tidak serta merta untuk dijalankan secara bersamaan. Penguatan kelembagaan yang sudah ada merupakan prioritas disertai dengan perbaikan kelemahan-kelemahan yang ada dan penambahan tugas dan tanggungjawab dalam kerangka meningkatkan peran garam rakyat dalam industri pergaraman nasional.