PENINGKATAN EKSISTENSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN (STUDI KASUS PELAYANAN KTP, KARTU KELUARGA DAN AKTE KELAHIRAN) - Budi Ashari (CAKRAWALA, 2010)
Tujuan kajian ini untuk memetakan posisi dan eksistensi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang menangani pelayanan pengurusan KTP/KK dan Akte kelahiran serta pelaksanaan prinsip-prinsip Goog Governance (Akuntabilitas dan Transparansi) di UPT tersebut. Dengan menggunakan alat analisis statistik deskriptif kualitatif dan indeks kepuasan masyarakat, hasil kajian menyebutkan bahwa secara kelembagaan eksistensi UPT Kabupaten Pamekasan memiliki beberapa kelemahan, yaitu : (1) tidak memiliki kewenangan menerbitkan perizinan; (2) tidak memiliki nomenklatur sebagaimana SKPD lainnya; (3) tidak memiliki anggaran; (4) tidak tersedia jenjang karier yang jelas bagi PNS yang bekerja di UPT yang bersangkutan; (5) keberadaan UPT justru memperpanjang birokrasi yang ada; (6) UPT kabupaten Pamekasan memiliki keterbatasan pada sisi SDM, saran dan prasarana inti dan penunjang; dan (7) eksistensi UPT belum mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Desa.