Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinamika Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia - Samugyo Ibnu Redjo (Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi, 2016)
Demokrasi, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada individu elite dan komunitas masyarakat dimana demokrasi itu dijalankan. Keberlangsungan demokrasi bergantung pada terpenuhinya indikator-indikator demokrasi baik dalam tataran kebijakan, tataran implementasi maupun pada tataran kultural. Itu berarti ada proses check and balances yang saling membesarkan, saling mengimbangi dan saling mengevaluasi antar seluruh infra struktur dan supra struktur Negara. Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen dan sarana seleksi bagi pertumbuhan actor-actor politik. Selaku kumpulan politik yang mengkomunikasikan kehendak dan kepentingan yang berbeda, serta sebagai sarana untuk memberdayakan rakyat. Kumpulan politik ini seyogyanya didasarkan nilai dan norma politik tertentu dan dengan ideology dan keyakinan serta pandangan jauh kedepan/visionair terhadap masalah Negara. PILKADA merupakan cerminan pelaksanaan Pancasila Sila ke empat. Artinya rakyat seyogyanya dipimpin oleh pimpinan yang bijaksana yang didapat dari hasil permusyawaratan/pemilihan wakil-wakil rakyat yang ada dilembaga perwakilan rakyat Daerah. Demikian juga disebutkan dalam UUD 45 yang diperbaharui, bahwa kepala Daerah dipilih secara demokratis. Pernyataan demikian seyogyanya menyadarkan dinamika kepolitikan bahwa Kepala Daerah dan wakilnya tidak harus dipilih oleh rakyat sebagaimana Pemilihan Umum, tetapi dipilih oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan cara tersebut sesungguhnya aspek demokrasi tidak dilanggar.