Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Bandar Udara Internasional Jawa Barat Di Kabupaten Majalengka - Ilham Gemiharto (Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi, 2016)
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat 2009- 2029 dan RTRW Kabupaten Majalengka 2003-2013, Bandar Udara Internasional Jawa Barat telah ditetapkan sebagai salah satu infrastruktur strategis di provinsi Jawa Barat, yang dikuatkan oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang menempatkan Bandar Udara Internasional Jawa Barat sebagai Bandar Udara Sekunder di Indonesia. Pengadaan tanah merupakan kebijakan pemerintah yang sangat krusial dan sangat menentukan terlaksananya suatu pembangunan infrastruktur. Dalam pengadaan tanah ini pemerintah seringkali tidak dapat menyelesaikan secara maksimal dikarenakan proses negosiasi dan penerimaan masyarakat, tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pembebasan lahan Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen serta teknik analisis data deskriptif, dengan informan penelitian adalah para pemilik tanah yang terkena pembebasan, serta para pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembebasan lahan untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dari sisi konten kebijakan masih membutuhkan beberapa perbaikan dan masukan, terutama sebagai akibat dari pelaksanaannya yang bertahap dan tidak sekaligus atau tidak sesuai dengan yang direncanakan akibat dari komitmen yang rendah dari semua pihak, serta belum terperhatikannya persepsi dan ekpektasi yang terjadi di masyarakat setempat.